.jpg)
Sejak mendapat mandat dari rakyat, melalui pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Concern tersebut kemudian dirumuskan dengan new deal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari new deal tersebut tertuang dalam prinsi triple track strategy: pro-growth,pro-job, dan pro-poor.
Track pertama dilakukan dengan meningkatan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.
Presiden SBY bersama jajaran kabinet terus melakukan dan mencari langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan mengurangi pengangguran dan kemisknan. Anggaran yang dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan jumlahnya terus meningkat. Tahun 2004 berjumlah Rp 18 triliun, tahun 2005 meningkat menjadi Rp 23 triliun, tahun 2006 Rp 42 triliun dan tahun 2007 mendatang meningkat lagi menjadi Rp 51 triliun.
Dalam setahun terakhir ada penurunan pengangguran hampir 1 juta, dari total 11 juta menjadi 10 juta. Sayangnya, laju pertumbuhan angkatan kerja baru per tahun mencapai 1,5 juta orang. “Maka kita harus melakukan langkah-langkah sangat gigih, sistematis, dan sangat terarah untuk sekali lagi menciptakan lapangan kerja tersebut,” ujar Presiden SBY usai rakor khusus membahas langkah-langkah bersama mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bersama 12 menteri bidang ekonomi dan 6 gubernur se-Jawa di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (14/12).
Sejumlah langkah nyata telah, sedang, dan terus diupayakan. Pengalaman banyak negara, juga pengalaman kita, memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) XVI di Manado, 18 Juni lalu, Presiden SBY menegaskan, fokus mengurangi pengangguran dan kemiskinan ini semata bukan persoalan moral obligation, tapi juga persoalan keadilan. Karena itu pemerintah terus mengupayakannya secara gigih.
Selasa, 04 Agustus 2009
Triple Track Strategy: Upaya Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan
Duka Cita untuk Mbah Surip
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut berduka cita atas meninggalnya Mbah Surip hari (4/8) siang. Beliau seorang sosok sederhana yang mencurahkan hidupnya megembangkan musik dengan cara dan kretaifitasnya sendiri," kata SBY dalam keterangan persnya, Selasa (4/8) pukul 15.00 Wib, di halaman depan Kantor Kepresidenan.
”Saya ikut berbelansungkawa dan mendoakan semoga beliau diterima disisi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tenang, sesuai dengan amal baktinya selama hidup di dunia. Kita mengenal beliau seorang sosok yang sederhana, yang mencurahkan hidupnya mengembangkan seni dengan cara-cara yang beliau pilih ,” ujar SBY.
”Saya berharap paguyuban musik atau pun pemerintah daerah ikut membantu pemakaman beliau, memberikan bantuan yang diperlukan, dan yang penting terhadap sosok seperti ini, siapapun, saya selalu mendapatkan pengalaman yang berharga, semangat dari siapapun yang patut kita teladani, pada bidang apapun," tambahnya.
Mbah Surip yang nama aslinya Urip Ariyanto dan dikenal lewat lagunya Tak Gendong, meninggal dunia pukul 10.30 WIB. Sebelumnya ia sempat dilarikan ke RS Pusdikkes, Jakarta Timur. Lahir di Mojokerto, Jatim, 60 tahun lalu, Mbah Surip mendulang uang miliaran rupiah dari ring back tone (RBT) Tak Gendong.
Defisit RAPBN 2010 Masih Cukup Aman
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan azas manfaat.
"Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, yang dalam perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan
ekonomi dan kedaulatan politik kita," kata Presiden SBY ketika menjelaskan mengenai masalah defisit APBN dan pembiayaan dalam bentuk utang dalam Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna Luar Biasa MPR-RI/DPR-RI, di Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR pada hari Senin (3/8) pagi.
Untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun, sehingga stok utang luar negeri menurun dan ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.
Menurut Presiden SBY, defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. "Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting," paparnya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah akan mengambil beberapa langkah-langkah. Yaitu, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, melakukan penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2009.
Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel. "Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010," tutur SBY.
Penurunan rasio utang pemerintah ini selanjutnya akan memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. "Selain itu, penurunan rasio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada," tegas SBY.
SBY Menerima Dewan Tanda-tanda Kehormatan
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (3/8) sore, menerima Dewan Kehormatan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia di Kantor Presiden. Menko Polhukkam Widodo AS, sebagai ketua Dewan Kehormatan Tanda-tanda Kehormatan,
melaporkan hasil sidangnya kepada Presiden SBY. “Ini merupakan kewajiban dari Dewan Kehormatan Tanda-tanda Kehormatan untuk melaporkan hasil sidang,” kata Widodo usai diterima Presiden SBY.
“Dalam sidang tersebut ada sejumlah usulan nama-nama yang dikirimkan oleh lembaga dan instansi. Ada 70 usulan dan dari 70 itu disaring menjadi sekitar 40 yang direkomendasikan untuk bisa diberikan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Negara dalam rangkaian peringatan 17 Agustus 2009. Pemberian tanda-tanda kehormatan itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009,” Widodo menjelaskan.
Mendampingi Presiden SBY, antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa dan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng.
