ISTANA BOGOR

stana Kepresidenan Bogor terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekitar 60 kilometer dari Jakarta atau 43 kilometer dari Cipanas. Istana ini berada di pusat kota Bogor, di atas tanah berkultur datar, seluas sekitar 28, 86 hektar, di ketinggian 290 meter dari permukaan laut.

Di halamannya yang sangat luas tersebut dipelihara sekitar 591 ekor rusa tutul, dan terdapat sekitar 346 jenis pepohonan. Juga terdapat patung - patung yang cantik, seperti Si Denok karya Trubus, yang modelnya adalah Ara, istri seorang karyawan Istana Bogor serta The Hand of God, reproduksi dari Swedia.

Menurut data kepustakaan, di Istana Kepresidenan Bogor terdapat 37 bangunan. Beberapa bangunan utama nya memiliki fungsi penting.
# Gedung Induk, terdiri dari delapan ruang , yaitu Ruang Garuda yang berfungsi sebagai Ruang Resepsi, disini juga pertemuan - pertemuan besar dapat dilaksanakan. Ruang Teratai yang berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu. Ruang Film pernah berfungsi sebagai ruang pemutaran film pada masa Presiden Soekarno. Ruang Makan yang berfungsi sebagai ruang makan utama. Ruang Kerja Presiden yang pernah berfungsi sebagai tempat bekerja Presiden Soekarno. Ruang Perpustakaan yang pernah berfungsi sebagai ruang perpustakaan Presiden Soekarno. Ruang Famili dan Kamar Tidur yang berfungsi sebagai tempat / ruang tunggu Presiden jika akan mengikuti aneka acara di Ruang Garuda. Ruang Tunggu Menteri yang berfungsi sebagai ruang tunggu para menteri jika mereka akan mengikuti acara - acara di Ruang Garuda.

# Gedung Utama Sayap Kiri, terdiri dari dua ruang, yaitu Ruang Panca Negara, yang pernah berfungsi sebagai ruang Konferensi Panca Negara / persiapan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Ruang Tidur dan Ruang Tengah, yang difungsikan sebagai tempat menginap Presiden, tamu negara dan tamu agung.

# Gedung Utama Sayap Kanan, berfungsi sebagai tempat menginap para Presiden sebagai tamu negara berikut tamu - tamu negara, dan tamu - tamu lainnya. Paviliun Sayap Kiri berfungsi sebagai kantor Rumah Tangga Istana Bogor, sedangkan Paviliun Sayap Kanan berfungsi sebagai tempat menginap para pejabat dan staf tamu negara.

# Paviliun I-VI. Paviliun I-V kini digunakan sebagai tempat menginap para pejabat dan merupakan ruang tunggu para menteri apabila ada acara, Paviliun VI digunakan sebagai rumah jabatan kepala istal Di antara bangunan-bangunan lainnya, yang patut dicatat di sini adalah Gedung Dyah Bayurini, yang dilengkapi dengan kolam renang digunakan sebagai tempat istirahat Presiden serta keluarganya jika sedang berada di Bogor. Selain itu, terdapat Gedung Serba Guna yang berfungsi sebagai ruang serba guna: kesenian, pertemuan, tempat artis, dsb. Selebihnya bangunan-bangunan itu merupakan bangunan-bangunan pelengkap kediaman Presiden dan fungsinya pun sejalan dengan jabaran tugas dan fungsi mereka.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Istana Cipanas Dulu Vila Milik Baron van Imhoff

Kata Cipanas berasal dari bahasa Sunda, "ci" atau "cai" yang berarti air dan panas yang berarti panas juga dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut menjadi nama sebuah desa, yaitu desa Cipanas. Di tempat itu terdapat sumber air panas yang mengandung belerang. Desa itu berada dalam wilayah kompleks Istana Kepresidenan Cipanas. Terletak di kaki Gunung Gede, bangunan yang kini menjadi Istana Cipanas sejak awal memang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para Gubernur Jenderal, bukan gedung pemerintahan atau rumah dinas seperti Istana Bogor atau Istana Merdeka.

Penciptanya adalah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff ketika sedang melakukan ekspedisi bersama timnya ke kawasan Batavia, Cisarua, dan Cipanas. Pada suatu sore rombongan Van Imhoff tiba di sebuah sumber air panas yang menyembur di bawah sebatang pohon karet munding. Ia segera berhasrat membangun sebuah rumah peristirahatan di tempat itu. Bahkan ia langsung mengutus juru ukur untuk membuat peta dan mematok kapling untuk bangunan yang dicita-citakannya.

Pada tahun 1942, rumah peristirahatan di Cipanas tersebut mulai dibangun. Tukang-tukang kayu didatangkan khusus dari Tegal dan Banyumas, Jawa Tengah, tempat para perajin yang dikenal piawai dan rapi buatannya. Sketsa dasar bangunannya dibuat Van Imhoff sendiri. Vila itu selesai empat tahun kemudian. Selama masa pembangunan itu, Van Imhoff sering datang menengok sekaligus untuk berendam air panas. Dokter pribadinya bahkan menyarankan untuk minum air dari sumber itu yang diketahui mengandung belerang dan zat besi, dicampur susu karena mempunyai khasiat pertumbuhan.

Di Vila Cipanas itu pulalah Van Imhoff meninggal pada tahun 1750, setelah sakit selama dua bulan. Jenazahnya dimakamkan di Tanahabang, Jakarta, dengan upacara kebesaran militer. Ketika rumah peristirahatan itu dibangun, Van Imhoff tidak membayangkan bahwa 2,5 abad kemudian jalan di depan puri itu akan ramai. Menurut catatan lama, bangunan itu bahkan tidak tampak dari jalan. Terlindung di balik pepohonan tinggi ketika pertama kali dibangun dulu. Sumber air panasnya sendiri yang menjadi alasan utama pendirian rumah peristirahatan itu berada lebih dari seratus meter di belakang bangunan induk.

Istana Cipanas ini tidak pernah dianggap sebagai puri resmi. Tidak semua Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah menggunakan istana ini untuk peristirahatan, khususnya pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Di masa pendudukan Jepang, para pemimpin tentara dan pembesar Jepang yang memang senang berendam air panas selalu singgah di Cipanas dalam perjalanan antara Jakarta dan Bandung.

Sebagai tempat peristirahatan, Istana Cipanas memang tidak banyak berperan sebagai tempat kejadian-kejadian bersejarah. Namun di sinilah Presiden Soekarno pada 13 Desember 1965 mengadakan sidang kabinet untuk memutuskan perubahan nilai uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Kebijakan ini pada waktu itu populer dengan sebutan “sanering”. Dan meskipun Istana Cipanas tidak dirancang untuk menerima tamu negara, Ratu Juliana dari Belanda pernah singgah di sini pada 1971.

Bulan Febuari 2008 lalu, Ibu Ani Bambang Yudhoyono memperkenalkan Istana Kepresidenan Cipanas kepada para Duta Besar Wanita dan para istri Duta Besar negara-negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia dalam acara Friendship Gathering. Kepada lebih kurang 400 undangan Ibu Ani menjelaskan tentang sejarah Istana Cipanas. "Istana Cipanas adalah satu dari enam Istana Kepresidenan di Indonesia. Terletak antara Jakarta dan Bandung dan diapit oleh Gunung Gede dan Gunung Pangrango, membuat udara di Istana ini sangat sejuk. Semoga anda semua bisa menikmati keindahan Istana Cipanas dan keragaman budaya Indonesia," kata Ibu Ani. (osa)

Foto: Istana Cipanas, dulu merupakan rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, dibangun tahun 1942-1945.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2010 Beserta Nota Keuangannya

PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Jakarta, 3 Agustus 2009


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,
Yang saya hormati, Para Gubernur Kepala Daerah,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah, Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Keuangannya.

Penyusunan RAPBN tahun anggaran 2010 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. RAPBN tahun ini, merupakan RAPBN transisi yang disusun oleh pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2009. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sesuai kesepakatan bersama, penyampaian Keterangan Pemerintah dan Nota Keuangan dimajukan pada hari ini, 3 Agustus 2009, mengingat masa transisi---baik para anggota legislatif maupun jajaran eksekutif---pada bulan Oktober mendatang akan mengurangi waktu pembahasan RAPBN 2010.

Penyusunan RAPBN 2010, sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung, dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia---termasuk Indonesia---pada tahun 2010. Selama lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004—2009, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional, juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.

Sekalipun menghadapi berbagai kendala, namun dengan langkah-langkah kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja keras, kita berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. Alhamdulillah, dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job, tetap menjadi prioritas utama.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 ini, merupakan masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Perekonomian global mengalami krisis keuangan yang sangat dahsyat, yang ditandai dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan besar dunia. Krisis keuangan global, juga diikuti oleh kemerosotan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional secara sangat signifikan. Puncak krisis keuangan global, ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi, perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, gejolak nilai tukar antarnegara, dan penurunan volume perdagangan dunia. Perlambatan aktivitas ekonomi yang terjadi di negara maju, juga berimbas ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang memiliki keterkait-an perdagangan dan finansial yang erat dengan negara maju.

Sejak akhir tahun 2008 yang lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Dalam mengha-dapi krisis keuangan global ini, sejak dini Pemerintah telah melaku-kan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional, dari imbas gejolak dan krisis ekonomi global.

Pada Bulan Oktober tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan serangkaian kebijakan stimulus, untuk meminimalkan dampak krisis global ini terhadap perekonomian nasional. Tiga Perpu di bidang keuangan dan perbankan diterbitkan untuk menjaga kepercayaan, dan mengurangi tekanan yang sangat berat terhadap sektor keuangan akibat gelombang kepanikan global.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari imbas melambatnya aktivitas ekonomi global. Namun, berkat antisipasi dan tindakan yang cepat, tepat, serta terukur, posisi Indonesia secara relatif masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, di antara negara-negara besar di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah tertinggi nomor tiga di dunia setelah RRT dan India. Hal ini sangat kontras dengan keadaan perekonomian kita pada krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, negeri kita adalah negara yang paling terpuruk dibanding dengan negara-negara lain. Ini berarti bahwa setelah 11 tahun reformasi, kita telah berhasil membangun perekonomian dalam negeri kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Bahkan, dengan keanggotaan Indonesia di G-20, kita kini justru berada di garis terdepan dalam upaya mencari solusi global terhadap krisis ekonomi dunia ini.

Tekanan pada sektor keuangan dan perbankan pada periode akhir 2008 hingga awal 2009, sungguh sangat berat. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kewaspadaan. Kita telah belajar dari pengalaman krisis keuangan dan perbankan sebelas tahun yang lalu, yang telah melumpuhkan perekonomian nasional. Alhamdulillah, kali ini kita lebih siap untuk mengantisipasinya, dan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasinya.

Beberapa tindakan antisipatif dan responsif telah dilakukan oleh pemerintah, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengawasi dan menjaga sektor keuangan dan perbankan, dilakukan secara intensif dan harmonis. Koordinasi antar pemerintah dengan dunia usaha dan serikat pekerja, juga dilakukan dalam proses itu. Demikian pula koordinasi Pemerintah dengan Parlemen dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan intensif.

Saudara-saudara,
Dalam rangka meminimalkan dampak dan tekanan akibat krisis finansial global, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan countercyclical, untuk membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih positif. Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional ke depan, Pemerintah akan semakin memantapkan tujuh prioritas kebijakan yang selama ini telah kita jalankan. Ke tujuh kebijakan itu adalah:

Pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.

Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran. Dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta. Ini tentu saja perlu kita syukuri, namun marilah terus kita menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak perlu.

Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah. Alhamdulillah, sampai dengan bulan Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.

Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji---bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen---dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin. Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat.

Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup. Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010. Untuk itu agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton. Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp 1 triliun di tahun 2010. Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, saya telah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.

Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.

Ketujuh, meskipun menghadapi krisis ekonomi global, kita harus tetap berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka yang relatif tinggi, setidaknya antara 4-4,5 persen. Jika angka itu bisa kita capai, ini adalah prestasi tersendiri di tengah-tengah resesi perekonomian global dewasa ini. Ketika banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi), kita masih bisa tumbuh relatif tinggi. Pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan membaiknya situasi ekonomi dunia dan implementasi tujuh prioritas kebijakan ini, Insya Allah ekonomi kita akan dapat tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010, dan meningkat lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pada tahun 2010 mendatang, perekonomian global diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan. Hal ini sudah barang tentu akan menjadi momentum positif bagi pemerintah untuk melaksanakan akselerasi kegiatan perekonomian kita. Namun demikian, bukan berarti bahwa pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2010 bebas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari sisi global maupun domestik. Ke semua tantangan itu harus kita jawab dengan langkah-langkah yang nyata dan komprehensif, antara lain :

Pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro, sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perhatian terhadap upaya menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ini penting, mengingat masih tingginya risiko ketidakpastian perekonomian dunia, dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan akibat meningkatnya defisit banyak negara untuk membiayai program stimulusnya.

Kedua, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang, yang lebih bertumpu pada peran investasi dan ekspor nonmigas.

Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Keempat, menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah mulai kita lakukan, dengan meningkatkan upaya penegakan hukum, harmonisasi undang-undang penanaman modal, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kelima, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat, agar kita dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Keenam, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership), untuk pembiayaan investasi dalam penyediaan infrastruktur.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan yang saya kemukakan tadi, Pemerintah---setelah melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat---telah menetapkan “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, sebagai Tema RKP 2010. Hal ini sejalan dengan tantangan global dan nasional yang masih terus berlangsung hingga tahun 2010, serta tujuan kebijakan nasional yang akan kita capai.

Sesuai dengan tema tersebut, dalam RKP tahun 2010 ada lima agenda program pembangunan nasional. Kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.

Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan

Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Dari kelima agenda tersebut dan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (RPJMN ke-2), dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka RKP 2010 disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang. Penataan dilakukan dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia---termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi--- dan peningkatan daya saing perekonomian.

Selain diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2010, penyusunan RAPBN 2010 juga dilakukan berdasarkan asumsi ekonomi makro sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp10.000 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional US$60 per barel, dan lifting minyak mentah Indonesia diharapkan dapat mencapai 965 ribu barel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun 2010 tetap harus kita antisipasi, dengan menyiapkan berbagai kontijensi.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2010 dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2010, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajukan Pokok-Pokok Rancangan APBN tahun anggaran 2010 sebagai berikut.

Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun, yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2010, direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp133,0 triliun (2,5 persen PDB).

Untuk mencapai sasaran pendapatan negara, pada tahun anggaran 2010 mendatang Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Di bidang belanja negara, untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini kita merencanakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, serta penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah, saya yakin belanja pemerintah dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah kita rencanakan dalam RKP 2010.

Prioritas belanja akan makin dipertajam, dengan program prioritas nasional sebagai berikut:

Pertama, memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya.

Kedua, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat, seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH, dan Beras Bersubsidi atau tadinya disebut Raskin.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya.

Keempat, mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha.

Kelima, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

Keenam, meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan alutsista TNI.

Ketujuh, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran belanja negara; dan

Kedelapan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Saudara-saudara,
Sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 - 13,5 persen. Sementara itu, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, bidang pendidikan; yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7–15 tahun, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan pendidik.

Kedua, bidang kesehatan; yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.

Ketiga, bidang perbaikan gizi; yaitu meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Keempat, bidang keluarga berencana; yaitu terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta, diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru miskin; dan meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta, diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin.

Selanjutnya, untuk mendukung prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Pemerintah pada tahun 2010 mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan anggaran tersebut antara lain adalah: (1) meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) meningkatnya kepastian hukum serta menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi, dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia; (3) meningkatnya efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; (4) meningkatnya keamanan nasional dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian, khususnya dunia investasi dan usaha; dan (5) meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka menunjang upaya pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dalam tahun 2010 mendatang Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp61,2 triliun. Hasil (outcome) yang ingin dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain adalah: (1) tercapainya laju pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,0 persen; (2) meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 8,5 persen; (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja; dan (4) meningkatnya produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif.

Dalam rangka mendukung upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim, dalam RAPBN tahun anggaran 2010 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 triliun. Hasil yang diharapkan antara lain adalah:

Pertama, meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; Kedua, meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, melalui upaya rehabilitasi hutan, penanganan illegal logging, pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan, dan pengendalian pencemaran lingkungan; Ketiga, meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengendalian illegal fishing, dan perbaikan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, laut serta pulau-pulau kecil.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp699,7 triliun, anggaran belanja yang direncanakan untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp327,6 triliun, atau naik sebesar Rp10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009. Kenaikan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP 2010.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja tersebut, pada tahun 2010, Pemerintah akan menerapkan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) secara bertahap. Implementasi penyusunan KPJM adalah untuk: (1) mendisiplinkan kebijakan pengeluaran negara; (2) menjamin keberlangsungan kebijakan fiskal; (3) meningkatkan transparansi kebijakan pengeluaran; (4) meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan prediksi kebutuhan pendanaan dalam beberapa tahun ke depan; serta (5) fokus dan konsisten kepada pencapaian target kebijakan prioritas tertentu yang harus dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2010, terdapat beberapa kementerian negara/ lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Departemen Pendidikan Nasional dalam tahun 2010 mendatang, direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar Rp26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp16,0 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dimaksudkan, terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini.

Alokasi anggaran yang cukup besar pada Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran pada Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan terutama untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran pada Departemen Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara,
Di samping untuk belanja kementerian negara/lembaga, prioritas alokasi anggaran dalam tahun 2010 juga direncanakan untuk belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja barang. Dalam RAPBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan mencapai Rp161,7 triliun atau naik sekitar Rp28,0 triliun (21,0 persen) dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009.

Kenaikan anggaran belanja pegawai adalah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk-pauk bagi TNI/Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari, serta kenaikan uang makan bagi PNS pusat dari Rp15.000/hari kerja menjadi Rp20.000/hari kerja. Dengan langkah-langkah perbaikan penghasilan pegawai yang telah dilaksanakan selama periode 2004-2009, maka pendapatan PNS golongan terendah telah dapat kita tingkatkan 2,5 kali, yaitu dari Rp674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1.721.000 pada tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 mendatang, Pemerintah merencanakan untuk memberikan remunerasi pada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi. Diharapkan pada tahun 2011 nanti, seluruh proses reformasi birokrasi akan tuntas dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp144,4 triliun. Jumlah ini adalah 14,3 persen dari total APBN kita. Besaran subsidi ini memang kita perlukan, karena Negara berkewajiban untuk melindungi lapisan masyarakat terbawah agar beban mereka menjadi lebih ringan, terutama dalam menghadapi krisis perekonomian global dewasa ini. Ke depan kita perlu melakukan langkah-langkah penataan kebijakan pokok subsidi, agar alokasinya dapat lebih terarah dan lebih tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa kita.

Selain penataan kebijakan subsidi secara umum, Pemerintah juga akan membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah yang meliputi; pertama, pengalihan secara bertahap subsidi harga (BBM, Listrik dan Pangan) kepada subsidi tepat sasaran; Kedua, membatasi pengguna subsidi hanya kepada rumah-tangga sasaran, sektor prioritas dan pelayanan umum dengan sistem distribusi tertutup; dan Ketiga perbaikan basis data rumah-tangga sasaran, khususnya petani, pengrajin dan nelayan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi, dan akhirnya subsidi dapat diterima oleh rumah-tangga yang betul-betul membutuhkan.

Dalam tahun 2010, Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih dan pangan. Melalui subsidi ini kita dapat menyediakan pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau, agar para petani kita dapat lebih produktif dan lebih meningkat kesejahteraannya. Di samping itu, kita juga menyediakan beras dengan harga murah bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sedangkan untuk menunjang upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, maka alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program juga akan ditingkatkan, baik kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah, maupun subsidi bunga untuk kredit perumahan sederhana dan sehat.

Hadirin yang saya muliakan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2010 mendatang, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp309,8 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi dana perimbangan direncanakan mencapai Rp293,0 triliun, atau naik Rp7,7 triliun. Kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai DAU tambahan, untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp8,9 triliun.

Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010 itu, sejalan dengan semangat PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 alokasi DAU dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni, yang dialokasikan dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, untuk melanjutkan kebijakan yang diambil pada tahun 2009 tentang penghasilan minimal golongan terendah guru sebesar Rp2,0 juta per bulan, maka dalam RAPBN 2010 masih dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun. Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik, dan, akhirnya, sesuai dengan harapan rakyat, mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sepuluh tahun terakhir ini pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru, terus terjadi. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, jumlah daerah otonom yang ada hingga saat ini telah berjumlah 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagian besar kewenangan sudah diserahkan kepada daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pada pemerintah kabupaten dan kota.

Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya, tentu saja akan menjadi beban bagi keuangan negara. Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, menjadi beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran. Karena itu, kita perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh, seperti yang diamanatkan oleh PP nomor 6 tahun 2008.

Kita harus memastikan pula bahwa kewenangan daerah, potensi daerah, dan keuangan daerah, benar-benar dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional (good governance and clean government). Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, kita perlu melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini harus kita lakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara baik dan merata.

Saudara-saudara,
Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, kita juga menyaksikan makin besarnya alokasi APBN untuk daerah. Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun. Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab.

Alokasi anggaran, memang harus mengikuti fungsi dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang diserahkan ke daerah, maka semakin besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan. Berkaitan dengan itu, saya perlu mengingatkan dan menekankan, bahwa daerahlah yang sekarang menjadi ujung tombak pembangunan. Daerahlah yang berada paling depan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya sering mengatakan bila daerah-daerah maju dan sejahtera, maka negara pasti akan berjaya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, karena dalam dua tahun terakhir---tahun 2007 dan 2008---seluruh provinsi telah mampu menurunkan tingkat kemiskinannya. Besarnya penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi memang berbeda-beda. Persentase penurunan tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua, dengan persentase penurunannya mencapai kisaran 4 persen. Demikian juga dengan tingkat pengangguran, telah dapat diturunkan di 31 Provinsi dalam dua tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah.

Hadirin yang saya muliakan.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kita semua, bahwa sesungguhnya anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi di daerah.

Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”. Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban.

Hadirin yang saya muliakan,
Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan mengenai masalah defisit APBN dan pembiayaan dalam bentuk utang, yang sering menjadi isu politik dan sekaligus perhatian publik. Perlu saya sampaikan, bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan azas manfaat. Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, yang dalam perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik kita.

Karena itu, berkaitan dengan apa yang saya kemukakan tadi, untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, Pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun. Dengan kata lain, stok utang luar negeri kita menurun, yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.

Saudara-saudara,
Defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian kita, yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerin-tah akan mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut.

Pertama, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, yakni untuk jangka panjang dan dengan biaya yang relatif ringan; Kedua, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, guna pengembangan pasar modal dan membantu pengelolaan likuiditas pasar; Ketiga, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, seperti global bond, sukuk global, dan lainnya untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah dalam penarikan pinjaman; Keempat, penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2009.

Dalam mengatasi krisis global ini, pemerintah berketetapan untuk tidak menggunakan bantuan dana IMF sebagaimana yang kita lakukan dalam krisis 1998. Pemerintah telah mengupayakan kerjasama pendanaan siaga yang lebih bermartabat dan tetap menjamin kedaulatan ekonomi nasional.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel. Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010. Kita patut bersyukur bahwa angka ini adalah rasio utang terendah sejak era reformasi.

Penurunan rasio utang pemerintah ini akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penurunan rasio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Demikianlah pokok-pokok Keterangan Pemerintah tentang Rancangan APBN Tahun anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya. Tahun 2010 merupakan tahun pertama bagi periode pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2009. Kita semua berharap pada tahun 2010 seluruh kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita, dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya program dan kegiatan yang kurang efektif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan, dapat dihentikan dan ditinggalkan.

Melalui kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang sama kuat dari seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa, saya yakin APBN kita akan semakin efektif menjadi instrumen untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa.

Saudara-saudara,
Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan dengan lebih tegar, percaya diri, dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya yakin, kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini, akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum mengakhiri Keterangan Pemerintah ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR dan DPD, atas kesediaannya untuk hadir bersama-sama dalam sidang yang terhormat ini. Sidang bersama semacam ini adalah tradisi ketatanegaraan yang baik untuk kita kembangkan di waktu mendatang.

Atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan seluruh anggota Dewan Yang Terhormat beserta segenap rakyat Indonesia, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang maju, demokratis, dan berkeadilan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jakarta, 3 Agustus 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Sambutan Pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh dan Aceh International Expo

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PEMBUKAAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH TKA KE – 5
DAN ACEH INTERNASIONAL EXPO 2009
ACEH, 5 AGUSTUS 2009



Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabilalamin wasalatu wasalamu ala asrafil ambiyai’ wal mursalin sayidina wamaualana muhammadin wa ala alahi wassahbihi aj’main, amma ba’du,

Yang saya hormati para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu,

Yang saya hormati Saudara Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh beserta para Pejabat Negara yang bertugas di Aceh,
Yang saya hormati para Tamu Undangan dari negara-negara sahabat,
Yang saya cintai dan saya muliakan para Ulama, para Pemuka Adat, para Tokoh Masyarakat, para Budayawan, dan para Cendekiawan, para Mahasiswa dan para Siswa yang saya cintai,

Hadirin sekalin yang saya muliakan,
Marilah sekali lagi, pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberikan nikmat, kesempatan, nikmat kekuatan, dan semoga nikmat kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita untuk bersama-sama membangun Aceh, membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dan damai, yang lebih adil, dan lebih sejahtera. Kita juga bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini dapat menghadiri upacara Pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh ke-5, sekaligus Aceh International Expo pada tahun 2009.

Sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara yang sangat penting dan bersejarah ini, ingin saya sampaikan, tadi Saudara Gubernur menyampaikan, bahwa ini adalah kunjungan saya yang ketiga sebagai Presiden untuk tahun 2009 ini. Sejak saya menjabat sebagai Presiden, sudah sangat sering saya berkunjung kembali ke Aceh. Pertama-tama, bulan November 2004, beberapa saat sebelum kita mengalami musibah tsunami waktu itu. Ketika tsunami datang, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tadi, saya langsung terbang dari Jayapura menuju ke Aceh untuk melihat langsung dan bersama-sama dengan Saudara semua membangun kembali Aceh dari keporakporandaan waktu itu menuju tentu keadaan yang lebih baik lagi.

Bahkan Saudara-saudara, jauh sebelum saya menjabat sebagai Presiden, sejak tahun 2000, saya sudah berkali-kali berkunjung dalam kapasitas saya waktu itu sebagai Menteri Koordinator di Bidang Politik dan Keamanan untuk mencari jalan yang bermartabat bagi berhentinya konflik di Aceh dan kemudian Aceh menjadi kawasan yang damai dan terus membangun masa depannya untuk hidup lebih sejahetera lagi. Semua itu menjadi bagian dari sejarah-sejarah kita semua. Dengan masa pasang surut, dengan masa jatuh bangun, dengan berbagai tantangan dan cobaan, Alhamdulillah Tuhan Maha Besar, cita-cita kita bersama menghentikan konflik di Aceh secara damai, dan akhirnya membangun Aceh menuju masa depan yang lebih baik, yang indah dalam naungan keluarga besar bangsa Indoenesia, kini mendapatkan jalan dan marilah kita sukseskan pembangunan bersama ke depan ini.

Hadirin yang saya cintai dan saya muliakan,
Dengan segala kerendahan hati, karena ini kunjungan pertama saya setelah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden beberapa saat yang lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang sangat besar dari masyarakat Aceh, untuk saya bisa mengemban tugas 5 tahun mendatang. Insya Allah Saudara-saudara, kepercayaan Saudara akan saya pertanggungjawabkan untuk berbuat lebih baik lagi, untuk Aceh dan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Saya memohon kepada Allah SWT, agar kiranya dukungan dan jasa baik Saudara semua mendapatkan imbalan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT.

Hadirin yang saya muliakan,
Benar, apa yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Aceh dan Saudara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tadi. Aceh yang kita cintai dan banggakan bersama memiliki 3 kekuatan dan keunggulan tersendiri, tentu saja di tengah-tengah kekuatan dan keunggulan yang lain. Saya ingin menyebut 3 hal, yaitu kehidupan masyarakatnya yang religius. Yang kedua, budayanya yang luhur. Dan yang ketiga, adat istiadat yang sangat dihormati, baik oleh masyarakat Aceh maupun oleh kita semua. Tiga kekuatan dan keunggulan itulah yang membentuk jati diri dan peradaban masyarakat Aceh yang luhur dan mulia.

Oleh karena itu, benar apa yang disampaikan Saudara Jero Wacik tadi, ketika kita baru saja mengalami musibah tsunami yang sangat dahsyat dan kemudian kita berketetapan hati untuk membangun kembali Aceh dalam format rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Maka strategi dan kebijakan yang kita pilih, termasuk masterplan atau rencana induk adalah Aceh mesti kita bangun, agar setelah rehabilitasi dan rekonstruksi kita selesaikan, maka Aceh menjadi lebih maju dan lebih modern, terutama di bidang infrastruktur dengan catatan tidak boleh meninggalkan jati diri, budaya dan peradabannya yang unggul. Tekad kita itu bukan hanya kita tuangkan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, tetapi Alhamdulillah telah bersama-sama kita jalankan, termasuk apa yang kita akan saksikan mulai hari ini, yaitu Pesta Kebudayaan Aceh dan Aceh International Expo.

Hadirin yang saya hormati,
Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari negara-negara sahabat, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita lakukan dialog, mari kita bangun dan tingkatkan persahabatan antara kita semua, antara Saudara-saudara dari berbagai negara di dunia dengan masyarakat Aceh dan seluruh bangsa Indonesia. Saudara datang di Aceh dalam suasana yang berbeda, barangkali dengan 15, 10 tahun yang lalu. Aceh era baru, Aceh pasca konflik, yang Insya Allah akan menjadi lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera.

Saudara-saudara,
Saya mengajak, pada kesempatan yang baik ini, mari terus kita lanjutkan dan tingkatkan untuk membangun Aceh dengan lebih serius, lebih efektif dan lebih ekstensif, dengan agenda-agenda utama antara lain sebagai berikut:

Pertama, mari kita tuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana tsunami;

Yang kedua, mari kita tuntaskan reintegrasi masyarakat Aceh pasca konflik;

Yang ketiga, mari kita jaga, kita pelihara, kita mantapkan keamanan dan perdamaian di seluruh wilayah Aceh. Wajib hukumnya dan ini harga mati untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian di seluruh Aceh;

Yang keempat, mari terus kita bangun perekonomian daerah Aceh, termasuk hidupkan kembali pertanian, perkebunan dan perikanan, hidupkan kembali industri dan pariwisata, energi, dan semua cabang-cabang perekonomian agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi bagi masyarakat Aceh;
Yang kelima, terus tingkatkan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan dan bahkan pendidikan keagamaan dan pendidikan kemaysarakatan yang lain. Insya Allah Saudara-saudara, dengan tekad kita semua, kebersamaan kita semua, dengan bantuan pemerintah pusat, maka semua agenda itu akan dapat kita laksanakan dan tidak lama lagi kesejahteraaan Aceh yang lebih baik akan datang di tanah yang kita cintai bersama ini.

Hadirin yang saya muliakan,
Tahun 2000, 9 tahun yang lalu, ketika kita sedang mencari jalan untuk menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian, saya pernah berbicara waktu itu. Pembicaraan saya intinya sebagai berikut, ada 2 hal yang harus hadir di Aceh. Pertama, keadilan, kesejahteraan dan keamanan. Dan yang kedua, konflik harus diselesaikan secara damai dan bermartabat, dan Aceh kembali hidup tenang bersama keluarga besarnya, bangsa Indonesia. Kini konflik telah berakhir, Aceh telah berada dalam keadaan yang makin aman dan damai, maka jangan sia-siakan kesempatan dan peluang emas ini untuk membangun Aceh sekali lagi, menuju masa depan yang lebih baik.

Saudara-saudara,
Itulah tekad kita semua. Itulah harapan dan tugas kita semua. Dan akhirnya dengan pesan, harapan dan ajakan tadi, dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Kebudayaan Aceh ke-5 dan Aceh International Expo Tahun 2009 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Pidato Peringatan HUT Ke-64 Kemerdekaan RI di Depan Rapat Paripurna DPR-RI

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 64 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009

Jakarta, 14 Agustus 2009





Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2009 ini, menyambut peringatan hari kemerdekaan pada bulan Agustus, ada tradisi baru dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. Pada bulan Agustus tahun ini saya menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen sebanyak tiga kali. Pertama adalah pidato untuk mengantarkan RAPBN tahun anggaran 2010 beserta nota keuangannya, di depan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah pidato ini, yang saya sampaikan menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kita, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tema besar refleksi kemerdekaan dan dinamika perjalanan bangsa. Dan yang ketiga adalah pidato yang insya Allah akan saya sampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Daerah, dengan tema utama pembangunan nasional, utamanya aspek pembangunan daerah. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan yang sedang kita jalankan, termasuk capaian dan tantangannya, akan saya sampaikan pada pidato di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah nanti. Ketiga pidato ini adalah suatu rangkaian pidato tahunan Presiden yang disampaikan kepada rakyat Indonesia di hadapan wakil-wakil rakyat.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang baik ini, di depan sidang yang terhormat ini, saya mengajak saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air untuk melakukan refleksi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang telah berjalan selama 64 tahun. Ada tiga momen sejarah bangsa yang ingin saya ajak saudara-saudara untuk merenungkannya, dan mengambil mutiara kebajikan (wisdom), yang berguna bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Bukankah pepatah mengatakan : ”sejarah adalah guru kehidupan?”

Pertama, tentang makna proklamasi kemerdekaan 1945, dan bagaimana kita terus mengaktualisasikan semangat kemerdekaan ini di masa kini dan di masa mendatang.

Refleksi yang kedua adalah tentang apa yang terjadi di negeri kita lima puluh tahun yang lalu. Kita kenal ada tonggak sejarah penting pada waktu itu, yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Ini merupakan tonggak sejarah, karena kalau kita lihat benang merahnya, sesungguhnya bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu, ingin betul mencari bentuk atau sosok demokrasi yang diyakini paling tepat untuk negeri kita.

Sedangkan refleksi yang ketiga, saya mengajak untuk merenungkan apa yang terjadi di negeri kita sepuluh tahun yang lalu. Tahun 1999 juga merupakan tonggak sejarah bangsa. Sesungguhnya, setelah kita mengalami krisis yang luar biasa tahun 1998, maka tahun 1999 merupakan awal dari era reformasi yang sampai sekarang tengah kita jalankan. Awal dari era reformasi kita ditandai dengan dua hal penting. Pertama, untuk pertama kalinya dilakukan amandemen terhadap konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, berakhirnya Dwi Fungsi ABRI yang juga berarti berakhirnya peran politik ABRI dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air, marilah kita melakukan refleksi yang pertama, yaitu makna Indonesia Merdeka.
Kemerdekaan adalah ”jembatan emas” demikian kata Presiden pertama kita, sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno. Melalui “jembatan emas” itu, bangsa Indonesia meninggalkan kegelapan alam penjajahan dan memasuki alam kemerdekaan dengan penuh sinar harapan.

Memang, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kulminasi dari suatu perjuangan yang menakjubkan. Kemerdekaan itu kita rebut, kita raih dan kita pertahankan dengan segala pengorbanan : dengan darah, keringat dan air mata.

Kita patut berbangga, karena revolusi kemerdekaan Indonesia telah menjadi salah satu revolusi besar di abad ke-20 yang turut mengubah dunia. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling awal memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, api revolusi kemerdekaan ini dengan cepat menjalar ke berbagai penjuru di Asia dan Afrika, memerdekakan India, Ghana, Aljazair, Mesir, Filipina, Myanmar, Laos Vietnam, Sri Lanka dan banyak lagi. Akibatnya, peta politik dan geopolitik dunia di abad ke-20 berubah secara drastis. Dan negara kita, Indonesia, adalah pelopor dalam arus dekolonisasi yang dahsyat itu.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan sehari setelah proklamasi, tercantum cita-cita dan tujuan nasional kita. Para pendiri bangsa bertekad untuk mendirikan suatu negara yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam Pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa juga bertekad untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Semua ini mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Semangat juang yang luhur ini tidak boleh padam. Bahkan, dalam konteks era demokrasi dan globalisasi dewasa ini, semangat perjuangan ini justru menjadi semakin relevan dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan unggul di abad ke-21. Kita harus terus menjaga karakter perjuangan ini dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Kita juga harus terus menjaga aset terpenting dari revolusi kemerdekaan kita : yaitu persatuan Indonesia. Bagi kita, persatuan adalah awal dari kebangkitan. Persatuan adalah kekuatan. Dan persatuan adalah syarat utama bagi kelestarian Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung bersama. Semenjak kemerdekaan, betapapun beratnya tantangan yang dihadapi bangsa, kita selalu berhasil mengatasinya selama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu, prinsip yang selalu kita pegang adalah: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. In crucial things, unity !

Kemerdekaan Indonesia juga melahirkan ideologi dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Setelah mengalami berbagai pasang surut sejarah, dan setelah kita melampaui berbagai tantangan dan ujian, bangsa Indonesia semakin yakin terhadap makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita semakin yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah final, dan tidak dapat diubah, serta tidak dapat ditawar lagi. Kita harus terus memaknakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagai open and living ideology, dan bukan sebagai dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila harus terus menjadi sumber inspirasi dan sumber solusi dari proses nation-building Indonesia ke depan.

Saudara-saudara,
Setelah proklamasi kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan, perjalanan kita sebagai bangsa amatlah berwarna dan penuh dengan romantika kehidupan. Republik yang masih muda, kala itu, harus mencari perpaduan warna-warni demokrasi yang paling sesuai dengan karakteristik kita sebagai bangsa. Proses pencarian demokrasi (in search of democracy) yang terkadang mengalami masa pasang, namun tidak jarang pula mengalami masa surut. Pengalaman pencarian ini memotret jatuh-bangunnya kehidupan demokrasi di tanah air tercinta ini. Bahkan, pernah pula penerapan suatu jenis demokrasi yang lebih bersifat trial and error, yang tentunya tidak akan langgeng dan mudah gagal, karena diterpa berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita lakukan.

Sejarah mencatat, sejak awal kemerdekaan, hingga era kehidupan bernegara saat ini, kita pernah menganut berbagai model demokrasi. Dari tahun 1945 hingga tahun 1959, demokrasi parlementer hadir. Pada saat itu, pemerintah datang dan pergi dengan cepat, tanpa benar-benar sempat melakukan konsolidasi ataupun menjalankan program-programnya. Selanjutnya, mulai 1959, ditandai dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah era Demokrasi Terpimpin. Keputusan dan kehidupan bernegara terpusat dan nyaris dikuasai oleh presiden. Mekanisme checks and balances tidak berjalan secara efektif. Sejak tahun 1966, model demokrasi yang bernuansa serupa, meski dengan nama yang berbeda, hadir di era Orde Baru. Demokrasi yang bernama luhur Pancasila, tetapi tidak utuh, bahkan menyimpang dalam penerapannya. Yang justru muncul adalah otoritarianisme yang tentulah bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri.

Sesungguhnya kita memahami mengapa melalui Dekrit Presiden, Presiden Soekarno memilih untuk kembali ke UUD 1945, karena Konstituante yang mendapatkan mandat untuk menyusun konstitusi belum dapat menyelesaikan tugasnya, sementara keadaan politik amat tidak stabil sehingga pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik. Sementara itu, kita juga memahami mengapa Presiden Soeharto memilih demokrasi yang semi otoritarian karena ingin menghadirkan stabilitas politik agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Plus dan minus dari 2 corak demokrasi itulah, yang juga tidak dapat dilepaskan dari konteks tantangan dan permasalahan kehidupan bernegara pada kurun waktu yang bersangkutan, mendorong kita untuk menemukan dan memilih model demokrasi yang paling tepat untuk kita jalankan.

Saudara-saudara,
Setelah reformasi, sejak tahun 1998, kita bekerja keras untuk menapaki lagi jalan panjang pemurnian demokrasi. Setelah 10 tahun reformasi, yang mengemuka adalah praktik sistem demokrasi multipartai presidensial. Yaitu pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai yang tidak sederhana. Sistem demikian, meskipun ini merupakan koreksi dari demokrasi yang kita anut pada masa Orde Baru, dalam dirinya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena, di tengah beraneka ragamnya kepentingan partai politik, jalannya pemerintahan harus tetap berlangsung secara efektif.

Perjalanan sejarah lebih dari enam dekade tersebut, tentunya menghadirkan kesadaran bahwa apapun pilihan demokrasi yang kita terapkan, mempunyai permasalahan dan tantangannya sendiri; ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian, kita harus pastikan bahwa bentuk demokrasi yang kita pilih harus tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang universal. Di sisi lain, penerapan demokrasi juga mesti tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, serta sifat dasar bangsa kita yang majemuk. Hanya dengan pilihan konsisten demikianlah, bangsa ini akan makin kokoh dalam alur pematangan demokrasi yang saat ini sedang dan terus kita jalankan.

Ke depan, pematangan demokrasi kita, harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Demokrasi mesti makin egaliter, yaitu demokrasi yang makin meneguhkan pelaksanaan mekanisme saling kontrol dan saling imbang (checks and balances) dalam praktek kehidupan politik kita. Demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan dan pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan bermartabat (rule of law). Demokrasi yang makin menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Serta, demokrasi yang kehadirannya tetap menjamin terjaganya stabilitas dan ketertiban politik. Dengan demikian, insya Allah, demokrasi yang kita terapkan dan wujudkan, akan selalu sejalan dan satu nafas dengan tuntutan dan kemajuan peradaban bangsa kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Sepuluh tahun yang lalu, masih terbayang dalam ingatan kita, negara kita mengalami krisis yang dahsyat. Mungkin sebagian besar yang ada dalam ruangan ini, masih mengingat pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tahun itu. Tahun 1999 adalah tahun yang sarat dengan persoalan dan tantangan. Banyak kalangan dalam dan luar negeri yang mencemaskan masa depan negara kita, termasuk kelangsungan hidup kita sebagai negara.

Paling tidak, pada saat itu, ada lima skenario yang bisa terjadi, ke arah mana masa depan Republik Indonesia akan bergulir. Yang pertama meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami balkanisasi, terpecah-pecah menjadi banyak negara kecil-kecil, karena munculnya sentimen kedaerahan yang kuat di mana-mana. Skenario kedua, melihat Indonesia berubah menjadi negara Islam bergaris keras, karena munculnya sentimen keagamaan yang ingin meminggirkan ideologi Pancasila. Skenario ketiga meramalkan Indonesia akan berubah menjadi negara semi otoritarian yang arahnya tak jelas. Skenario keempat justru melihat Indonesia berjalan mundur, kembali memperkuat negara otoritarian. Dan hanya sedikit yang meramalkan bahwa Indonesia bisa menjalankan skenario kelima, yaitu menjadi negara demokrasi, terlebih lagi negara demokrasi yang stabil dan terkonsolidasikan.

Alhamdulillah, saudara-saudara, kita bisa melalui tahun-tahun yang berat itu dengan selamat. Di tahun 2009 ini, sepuluh tahun sejak reformasi bergulir, Indonesia masih tegak berdiri, bahkan semakin berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang ini, kita bisa bangga bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang maju di Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita mesti memberi hormat seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri, pendahulu-pendahulu saya, atas kepemimpinan dan kerja keras beliau-beliau di masa-masa sulit itu, pada lima tahun pertama era reformasi.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap komponen bangsa, yang pada lima tahun ke dua era reformasi, ikut berkontribusi dan membantu saya dalam mengelola, mengawal dan terus menata arah reformasi kita. Periode 5 tahun ini, sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, negara kita juga menghadapi tantangan dan ujian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah, reformasi yang sedang dan terus kita jalankan ini akan benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Saudara-saudara,
Kita pun masih ingat semangat dan cita-cita reformasi yang bergelora pada saat itu. Kita ingin demokrasi tumbuh dan mekar di republik ini. Kita ingin menghadirkan konstitusionalisme dan checks and balances dalam kehidupan bernegara. Kita ingin mewujudkan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tanpa diskriminasi. Kita merindukan negara yang menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, termasuk hadirnya kebebasan pers. Kita mendambakan pemilihan umum yang aman, damai, jujur dan adil. Kita mengharapkan hukum dan keadilan ditegakkan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme terus diberantas. Kita bertekad untuk mewujudkan negara yang dikelola dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut lagi, kita juga ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga rakyat Indonesia di daerah-daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan bermartabat. Bersamaan dengan itu, kitapun menuntut pembangunan ekonomi yang makin inklusif dan berkeadilan.

Dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar telah dan sedang kita jalankan. Kita telah melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain, untuk antara lain memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Kita telah merevisi berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Kita pun telah mereformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. Di negeri ini, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pun telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dunia juga telah mengakui bahwa kita telah mampu menjalankan demokratisasi berskala besar. Termasuk di dalamnya reformasi TNI, dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan peran sosial-politiknya. Insya Allah, pada tahun ini, kita akan menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara, yang selama ini sering mengundang kontroversi. Dengan itu, TNI dapat benar-benar berkonsentrasi untuk menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah tanah air kita. Dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, kita pun memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis dan damai, dengan tentu saja tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kebijakan dan cara-cara penyelesaian konflik seperti ini adalah sesuatu yang tidak kita kenal di masa yang lalu. Di atas segalanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pemberantasan korupsi yang agresif, tanpa pandang bulu. Di republik ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Saudara-saudara,
Dalam pelaksanaan semua agenda reformasi tersebut, tidaklah selalu mudah. Reformasi kita penuh dengan pasang dan surut, sering menghadapi resistensi, serta ada pula yang menjalankannya secara berlebihan. Namun, semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar. Kita tidak perlu cemas, dan tidak perlu pula frustrasi. Dalam menjalankan agenda-agenda reformasi, apa yang terasa baik dan tepat mari kita lanjutkan. Sebaliknya, apa yang terasa tidak sesuai dan justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, mari kita koreksi dan kita perbaiki. Ingat, reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, change and continuity.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Setelah melihat tonggak-tonggak sejarah bangsa enam puluh empat tahun yang lalu, ketika kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan kita; lima puluh tahun yang lalu, ketika terjadi tonggak sejarah peralihan model demokrasi kita dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin; dan sepuluh tahun yang lalu, ketika kita baru saja mengawali reformasi berskala besar, kita patut memetik pelajaran yang amat berharga, agar kita tidak melangkah dari satu ujung pendulum ke ujung pendulum lainnya, dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Mari bersama-sama kita jaga agar langkah kita ke masa depan tetap dalam koridor yang tepat, sehingga masa depan yang gemilang dapat kita raih secara bersama pula.

Barangkali ada sejumlah pertanyaan kritis yang patut kita ajukan. Indonesia seperti apa yang kita harapkan dalam kurun waktu, sepuluh, lima belas tahun mendatang, atau dalam jangka menengah?

Kita juga bertanya, lantas di abad dua puluh satu ini, Indonesia seperti apa yang hendak kita tuju, katakanlah dalam bentangan waktu tiga puluh, lima puluh tahun ke depan, bahkan dalam bentangan waktu yang lebih panjang?

Saudara-saudara,
Dalam peringatan satu abad Kebangkitan Nasional tahun lalu, saya telah menyampaikan pidato, bahwa tiga puluh tahun, lima puluh tahun ke depan di abad dua puluh satu ini, kita yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju, bermartabat dan sejahtera. Indonesia seperti itu akan bisa kita wujudkan manakala kita bisa memperkokoh tiga pilar kehidupan bernegara kita yaitu: Kemandirian, Daya Saing dan Peradaban yang unggul. Ya, 3 pilar itulah yang harus kita perkokoh bersama-sama.

Pilar pertama, kita harus menjaga dan memperkuat kemandirian kita, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan, dan kemampuan kita untuk terus maju sebagai bangsa. Kita tidak boleh memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Kita ingin, makin ke depan, dengan sumber daya dan kekuatan budaya yang kita miliki, kemandirian sebagai bangsa dapat terus kita tingkatkan. Kita harus bisa menjadi bangsa yang dapat menyediakan sendiri sebagian besar kebutuhan dasarnya. Bangsa yang tidak terjerat dalam hutang yang membebani. Bangsa yang tidak didikte, baik secara politik, ekonomi, maupun militer oleh negara manapun.

Pilar kedua, kita juga harus memiliki daya saing yang makin tinggi. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan ini, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yang produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan.

Dan, pilar ketiga, kita harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Itulah sebabnya, kita perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa kita yang luhur dan terhormat. Kita perlu terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih. Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta memelihara kelestarian alam. Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, kita dituntut untuk selalu mengedepankan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis, bukan dengan cara-cara kekerasan dan mengabaikan pranata sosial dan pranata hukum.

Dengan tiga pilar kehidupan bernegara ini---kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang unggul dan mulia---saya yakin Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, betapapun beratnya, apapun bentuknya, dan dari manapun datangnya. Dan manakala kita bisa memperkokoh ke tiga pilar tersebut, kita akan menjadi negara yang maju dan sukses di abad ini dan abad-abad selanjutnya. Syaratnya, saudara-saudara, tentu saja, kita harus membangun negara kita dengan persatuan, pikiran cerdas, dan kerja keras tanpa kenal lelah dari segenap komponen bangsa.

Untuk melaksanakan semua itu, bangsa kita memerlukan pikiran-pikiran besar, serta karya-karya bangsa yang besar pula. Pikiran besar yang saya maksud antara lain, sudah saatnya kita memilih dan kemudian menjalankan paradigma dan grand strategy pembangunan ekonomi kita yang lebih tepat. Kita harus memetik pelajaran dari krisis perekonomian besar yang terjadi sekarang ini, dan menelurkan pikiran-pikiran besar tentang arah dan strategi pembangunan ekonomi kita.

Saudara-saudara,
Paradigma dan Strategi Besar Pembangunan Ekonomi yang saya maksudkan adalah:

Pertama-tama, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan nanti mesti lebih memadukan pendekatan sumber daya (resources), pengetahuan (knowledge), dan budaya (culture) yang kita miliki. Ekonomi Indonesia, ekonomi 230 juta manusia yang akan terus bertambah, ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi, juga harus memiliki kesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang kita pilih dan anut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity, agar benar-benar membawa rasa adil. Ke depan kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri, dan tidak boleh hanya menggantungkan kekuatan ekspor sebagai sumber pertumbuhan kita. Oleh karena itu strategi yang hanya bersifat export oriented tentu bukanlah pilihan kita. Di sisi lain, ekonomi nasional mestilah berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal. Sumber-sumber investasi dan pendanaan dalam negeri juga mesti kita perkuat. Kemandirian dan ketahanan pada bidang-bidang atau sektor ekonomi tertentu harus terus kita perkuat, terutama pangan dan energi. Ekonomi nasional mesti dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan sekaligus keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dan, terakhir, diperlukan ekonomi nasional yang dilandasi oleh mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan.

Saudara-saudara, Paradigma dan Grand Strategy pembangunan ekonomi seperti itulah yang mesti kita anut dan perkokoh. Intinya, kita tidak boleh terjerat, menyerah dan tersandera oleh kapitalisme global yang fundamental, yang sering membawa ketidakadilan bagi kita semua.

Disisi lain, bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat mengatasi keadaan dan memberi kontribusi pada permasalahan umat manusia. Kuncinya adalah inovasi, termasuk dan terutama inovasi teknologi yang harus kita lakukan secara fundamental dan secara terus menerus. Hanya bangsa yang inovatif, adaptif dan produktiflah yang akan mampu menjaga kelangsungan hidupnya, dan berjaya di muka bumi ini. Di sini menonjol peran penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi serta budaya unggul dan juga kewirausahaan.

Sementara itu, dalam menatap masa depan, adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun budaya unggul (culture of excellence) dan peradaban yang mulia. Dari kedua hal inilah kita mengembangkan karakter, semangat, dan keuletan bangsa kita. Di situ pulalah jati diri bangsa kita ditempa. Dalam kaitan ini peran pendidikan, dalam arti yang luas, amat penting. Oleh karena itu reformasi bidang pendidikan yang tengah kita jalankan ini harus terus disukseskan.

Saudara-saudara,
Uraian di atas tadi adalah proyeksi kita pada jangka tiga puluh- lima puluh tahun mendatang, setelah kita melakukan kilas balik lima puluh tahun ke belakang. Sementara itu, jika saya mengajak melihat bentangan waktu yang lebih pendek, sepuluh tahun mendatang, maka misi sejarah kita tiada lain adalah melaksanakan reformasi gelombang kedua. Agenda utama reformasi gelombang kedua ini adalah menuntaskan agenda-agenda reformasi yang telah saya jabarkan sebelumnya, dan kemudian meningkatkannya. Sekali lagi, semuanya tetap dalam kerangka perubahan dan kesinambungan.

Reformasi gelombang kedua ini, kalau saya boleh mengatakan, hakikatnya adalah untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang lalu, dan kemudian pada tahun 2025 negara kita berada dalam fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju. Inilah visi kita untuk tahun 2025, Visi Indonesia 2025. Rasanya kita bisa sepakat, Insya Allah di tahun 2025 mendatang, kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Sasaran utama yang kita tuju di tahun 2025 adalah :

Pertama, Persatuan dan Harmoni Sosial yang semakin kokoh. Kita bertekad untuk membangun bangsa Indonesia yang bersatu, adil dan makmur dalam suatu tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang harmonis. Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lagi kita mengulangi sejarah kelam seperti konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Sampit dan Aceh;

Kedua, Stabilitas nasional kita mesti semakin mantap. Dalam beberapa tahun terakhir ini, situasi keamanan di negeri kita, alhamdulillah telah semakin baik. Lima tahun terakhir ini ekonomi kita terus tumbuh, kemiskinan berkurang, dan pengangguran pun menurun. Sayang sekali stabilitas keamanan yang semakin baik ini terganggu dengan adanya aksi terorisme yang terjadi sebulan yang lalu.

Aksi terorisme dengan melakukan pemboman di tempat-tempat umum adalah tindakan yang sungguh tidak berperikemanusiaan. Korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa, baik warga negara sahabat maupun warga negara Indonesia sendiri. Kaum teroris ingin kita tercekam dalam ketakutan dan kemudian menghentikan kegiatan sehari-hari. Kita bersyukur, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang mampu menghadapi segala tantangan, termasuk terorisme. Hari ini kita bisa melihat nilai rupiah dan indeks harga saham kita justru semakin menguat. Berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terus berjalan semakin semarak.

Dalam aksi terorisme kali ini, ada suatu gejala yang baru yaitu aksi terorisme ditujukan langsung untuk melawan negaranya sendiri, termasuk rencana asasinasi kepada kepala negaranya. Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa negara tidak boleh dan tidak akan kalah melawan terorisme. Pemerintahan yang saya pimpin akan terus berjalan sebagaimana mestinya, melindungi rakyat, melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak kenal lelah dan menyerah dalam memberantas terorisme di tanah air. Saya minta, aparat kepolisian dan jajaran aparat keamanan lainnya untuk tidak pernah lengah. Terus tingkatkan kewaspadaan, serta cegah dan berantas aksi teror hingga ke akar-akarnya, di manapun mereka berada, siapapun mereka, dan apapun motivasinya.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita bersama bersatu melawan aksi-aksi terorisme. Marilah kita lindungi warga dan anak-anak muda kita dari pikiran-pikiran sesat dan ekstrim, yang bisa mengarahkan mereka kepada tindakan terorisme. Bantulah aparat keamanan dengan memberikan informasi terhadap pelaku terorisme yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat kita.

Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme memiliki beberapa akar penyebab yang utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, ketidakadilan di berbagai wilayah dunia, dan akar-akar radikalitas itu sendiri. Terhadap itu semua, pembangunan yang kita lakukan justru bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan dan juga ketidakadilan. Oleh karena itu, strategi yang kita tempuh tetap memiliki dua sasaran; pertama, mengatasi akar-akar penyebab; dan kedua, langkah-langkah intensif untuk mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme kapanpun dan di manapun.

Adapun sasaran ketiga, saudara-saudara, Demokrasi dan Keterbukaan harus terus kita mantapkan. Kita harus terus memajukan dan mematangkan demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Kita akan terus menyempurnakan mekanisme checks and balances di lingkungan penyelenggara negara. Kita juga terus meningkatkan kualitas pembinaan partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan publik, dan sebagai pembelajaran politik masyarakat. Peran dan fungsi pers nasional sebagai pilar keempat demokrasi mesti terus dimantapkan. Kita patut bangga, bahwa sekarang ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia;

Keempat, Hukum dan Ketertiban (law and order) harus tetap kita jaga. Kita akan terus melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Ke depan, posisi hukum sebagai panglima harus semakin kokoh dan semakin mantap. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang lebih ditegaskan dalam perubahan UUD 1945, telah menghadirkan lembaga peradilan yang semakin bebas dalam mengambil keputusan-keputusannya. Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya yang monumental telah mengukuhkan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia;

Kelima, Pertumbuhan ekonomi mesti terus kita jaga dan tingkatkan. Kita harus terus memelihara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh kemampuan kita dalam menyelenggarakan aktifitas ekonomi yang makin produktif dan makin mandiri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memanfaatkan semua peluang yang tersedia di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada gilirannya akan makin memperkuat ketahanan ekonomi kita. Dalam situasi krisis keuangan global dewasa ini, ketika negara-negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, Alhamdulillah, ekonomi kita tetap dapat tumbuh positif di atas 4% per tahun, salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Keenam, Kesejahteraan Rakyat mesti terus kita tingkatkan. Pembangunan ekonomi yang produktif, hasil-hasilnya harus kita alirkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan taraf hidup masyarakat kita. Sasaran yang kita tuju adalah makin berkurangnya angka kemiskinan, menurunnya pengangguran, dan makin berkualitasnya layanan fungsi-fungsi kesejahteraan, utamanya pendidikan dan kesehatan. Kita bersyukur bahwa angka kemiskinan berkurang dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 14,1 % pada Maret 2009, dan tingkat pengangguran berkurang dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,1% pada Februari 2009.

Ketujuh, pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemberantasan Korupsi mesti terus ditingkatkan. Kita bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi rakyat, melayani dan meningkatkan taraf hidup rakyat secara efektif. Kita pun bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekarangpun indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional, terus membaik. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada nomor 10 dari bawah, dan pada tahun 2008 menjadi nomor 55 dari bawah. Di masa depan nanti, pakta integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN.

Kedelapan, Perlindungan lingkungan hidup mutlak dilakukan. Kita sudah merasakan sendiri akibat dari kerusakan alam yang mengakibatkan berbagai bencana seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan sebagainya. Kita harus terus melakukan pembangunan di segala bidang dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah terhadap lingkungannya. Kita bertekad mewujudkan pembangunan yang maju, berkeadilan dan berketahanan namun juga berwawasan lingkungan.

Kesembilan, Pembangunan daerah di seluruh wilayah tanah air harus berjalan makin intensif. Kita terus melaksanakan pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah tanah air. Tak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal terlalu jauh dibandingkan daerah lainnya. Dalam lima tahun terakhir ini jumlah daerah tertinggal telah berkurang dari 199 kabupaten di tahun 2004 menjadi 159 kabupaten pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 ini ada 10 Kabupaten lagi yang diharapkan bisa keluar dari kategori Kabupaten daerah tertinggal.

Dan kesepuluh, Kemitraan dan Kerjasama Global terus kita kembangkan. Hubungan dan kerjasama antar bangsa harus berada dalam konteks yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Prinsip ini harus kita pegang teguh, baik dalam lingkup hubungan dan kerjasama regional maupun global. Kerjasama dan kemitraan antar bangsa juga harus tetap mengedepankan kepentingan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah terpilih masuk dalam organisasi-organisasi dunia seperti : Dewan Keamanan PBB, Dewan Hak-Hak Asasi Manusia PBB, Komisi Pembangunan Perdamaian PBB (UN Peace Building Commission), serta Komisi Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Kita juga telah kembali mengaktifkan kerjasama Asia Afrika dalam bentuk New Asia-Africa Strategic Partnership yang di bentuk pada tahun 2005 di Jakarta. Indonesia juga berperan aktif dengan menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret yang lalu. Baru-baru ini Indonesia juga menjadi tuan rumah dari World Ocean Conference, prakarsa yang digagas oleh Indonesia, dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat global.

Saudara-saudara,
Itulah tugas sejarah kita ke depan. Itulah tantangan dan tugas besar kita bersama. Saya menyebutnya tugas sejarah dan tugas besar. Mengapa? Karena kita harus bersama-sama membangun tanah air kita guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi kita.

Hadirin yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik ini pula, ada isu penting yang ingin saya sampaikan dalam sidang Dewan yang terhormat ini, yaitu peran, tanggung-jawab dan kontribusi Indonesia di dunia internasional.

Sebagaimana kita ketahui, merupakan amanah dari UUD 1945, bahwa Indonesia harus turut aktif dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Indonesia akan terus berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang aman, adil dan sejahtera. Kita terus menjalankan diplomasi bebas aktif secara total dan konsekwen. Kita terus membangun hubungan luar negeri atas dasar kemandirian, kesetaraan dan saling menguntungkan. Dan kita harus berikhtiar agar tidak terlindas oleh roda-roda globalisasi, namun justru dapat meraih keuntungan dan manfaat darinya.

Penting disadari bahwa Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis baru yang unik. Untuk pertama kalinya, tidak ada negara yang kita anggap sebagai musuh, dan sebaliknya, tidak ada negara yang memusuhi Indonesia. Ini suatu hal yang sangat langka dalam sejarah Republik. Lingkungan strategis ini memberikan peluang yang sangat besar bagi diplomasi bebas aktif Indonesia untuk semakin berkibar. Di abad ke-21 ini, kita memang harus semakin jeli memandang dunia internasional bukan sebagai momok atau ancaman, namun sebagai peluang, sebagai aset dan sebagai bagian dari kekuatan dan keunggulan bangsa. Ingatlah : negara-negara yang paling berhasil melakukan transformasi dalam 2 atau 3 dasawarsa terakhir, adalah negara-negara yang paling jeli mengambil keuntungan dari dunia internasional.

Sekarang, Indonesia dapat dengan leluasa menempuh ”all directions foreign policy”, dimana kita dapat menjalin hubungan persahabatan dengan pihak manapun untuk kepentingan nasional kita – apakah Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Kita dapat bebas berkiprah menjalankan diplomasi ”sejuta kawan, dan tak ada musuh” (a million friends, zero enemy), karena logikanya, semakin banyak kita berkawan dan bersahabat, semakin aman dan sejahtera bangsa Indonesia. Semua ini tentunya dilakukan atas dasar kemandirian, kedaulatan, kesetaraan, dan prinsip saling menguntungkan.

Yang jelas, saudara-saudara Indonesia kini menempati posisi yang berbeda dalam percaturan internasional. Kita sudah menanggalkan citra keterpurukan, citra instabilitas, dan citra konflik. Dunia kini memandang Indonesia sebagai tauladan, baik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sebagai jembatan antara Islam dan Barat, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sebagai negara yang sukses melakukan transformasi, maupun sebagai negara yang menjunjung kebebasan, pluralisme dan toleransi. Tidaklah mengherankan kalau semakin banyak negara-negara di dunia yang ingin bersahabat dan bekerja-sama dengan Indonesia, sebagaimana kita juga ingin bersahabat dengan mereka.

Indonesia akan selalu berpartisipasi dalam upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih aman dan lebih damai. Karena itulah, Indonesia aktif memelopori dan mendorong realisasi terbentuknya Komunitas ASEAN. Indonesia juga akan konsisten dalam mengimplementasikan Piagam ASEAN, yang akan mentransformasikan ASEAN dan memperkokoh stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia juga dengan giat membangun Kemitraan Strategis dengan berbagai negara sahabat: antara lain dengan Australia, Afrika Selatan, Brasil, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan dan Rusia.

Saudara-saudara,
Sebagaimana diamanahkan pula oleh UUD 1945, kita akan senantiasa aktif dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia yang masih terus dirundung konflik yang berkepanjangan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa yang saat ini bertugas menjaga perdamaian di berbagai medan konflik internasional yaitu: di Lebanon, Kongo, Sudan, dan Liberia – yang semuanya berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita juga bangga, karena untuk pertama kalinya, Kapal Republik Indonesia, KRI Diponegoro dari jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia, sekarang ini bertugas menjaga perdamaian di perairan Lebanon.

Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai wilayah tanah air, maka penugasan untuk menjaga perdamaian internasional adalah juga medan latihan bagi para prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalitas mereka sesuai standar militer internasional.

Saudara-saudara,
Kita akan terus berkontribusi dalam penciptaan dunia yang lebih adil dan demokratis. Kita tetap konsisten mendorong reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, dan mereformasi lembaga keuangan dunia agar lebih mencerminkan realitas perubahan kekuatan ekonomi dunia. Kita terus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan utuh.

Indonesia juga akan tetap berjuang menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Keanggotaan kita di ASEAN, G-20, APEC, ASEM, D-8, OKI akan selalu kita manfaatkan untuk memajukan kerjasama dan kesejahteraan internasional. Melalui G-20, Indonesia terus berupaya bersama negara maju dan emerging economies lainnya untuk mencari solusi terhadap krisis keuangan global, serta menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Dalam forum OKI, Indonesia ikut mendorong reformasi OKI, dan ikut mengusung Piagam Mekah yang merupakan dokumen politik yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya dalam rangka mempromosikan Islam moderat dan nilai-nilai demokrasi.

Indonesia juga terus aktif menangani isu-isu global, termasuk perubahan iklim. Tahun 2007, kita telah menorehkan tinta emas dengan keberhasilan kita menyelenggarakan UN Conference on Climate Change, yang berhasil menelorkan Bali Road Map. Terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan, memang masih belum ada jaminan bahwa dalam pertemuan COP-15 di Copenhagen bulan Desember mendatang, negara-negara maju dan berkembang akan berhasil mencapai suatu konsensus baru untuk rezim perubahan iklim paska-2012. Dalam proses ini, Indonesia terus berupaya berperan menjembatani dan membangun konsensus baru. Kita juga dengan penuh tanggung-jawab terus menjaga kelestarian hutan hujan tropis yang merupakan aset dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kita harus berhasil karena ini bukan saja untuk kepentingan bangsa Indonesia, namun juga demi kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan masa depan umat manusia dan bumi kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Pada hakikatnya setiap bangsa memiliki cita-cita dan visi strategisnya. Cita-cita ini tidak datang dari langit, tetapi mesti kita raih dengan perjuangan dan kerja keras. Sebagai mana pepatah Bugis mengatakan, “resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata”, yang artinya hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ingin mewariskan Indonesia kepada anak cucu kita, Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat dan lebih sejahtera.

Terakhir, marilah kita mensyukuri karunia Tuhan kepada kita bangsa Indonesia bahwa dengan perjuangan dan kerja keras kita, kita telah berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Telah jauh kita berjalan sebagai suatu bangsa, dari sekedar bangsa jajahan menjadi anggota negara-negara G-20, yang ikut menentukan arah ekonomi dunia. Perjalanan kita memang masih panjang. Namun kita yakin, dengan semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, kita akan terus bersatu, bangkit dan maju, menuju masa depan yang gemilang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Jakarta, 14 Agustus 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...