Silahkan Di Baca

Tampilkan postingan dengan label Rubrik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rubrik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 19 November 2009

Tim Independen Verifikasi Fakta


Presiden SBY hari Selasa (17/11) siang menerima Tim Independen Verifikasi Fakta di kantor presiden. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Presiden menghargai kerja keras selama dua mingngu yang telah dilakukan tim ini. Diharapkan paling lambat Senin, Presiden entah pagi atau siang, akan menyampaikan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia tentang langkah-langkah demi baiknya negara kita, tambah Djoko Suyanto. (foto: anung/presidensby.info)

[+/-] Selengkapnya...

Presiden Prihatin dengan Rumor yang Cenderung Mengarah pada Pembunuhan Karakter

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin atas beredarnya rumor, desas-desus, serta berita-berita menyangkut diri dan keluarganya. Rumor itu tidak jelas sumbernya dan mengarah pada pembuniuhan karakter atau character assasination.

Hal ini diungkapkan Presiden SBY, Rabu (18/11) siang, saat memimpin rapat terbatas menjelaskan laporan dan rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra Hamzah dan dan Bibit S. Riyanto.

”Saudara-saudara, saya sebenarnya juga prihatin, saya mengikuti terus pembicaraan di sudut-sudut kehidupan rakyat kita, sms, blackberry, facebook, di banyak media satu bulan terakhir ini. Bukan masalah kemelut Kepolisian dan KPK ini. Kalau itu, oke. Saya paham memang ada gelombang pro dan kontra, ada kecurigaan, ada ketidakpercayaan. Tetapi saya prihatin, beredar pula rumor, desas-desus, berita-berita yang tidak jelas darimana sumbernya, yang juga menyangkut nama saya, bahkan juga keluarga saya, yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Tidak ada menjadi ada,” ujar SBY.

”Tapi kita fokus dulu ke sini (kasus KPK dan Kepolisian). hHrus kita selesaikan dengan benar, dengan rambu-rambu kebenaran dan keadilan, sambil menghentikan budaya buruk seperti ini. Lima tahun yang lalu, selama saya memimpin, begini ini juga luar biasa. Saya pikir berangsur-angsur sudah susut, tapi masih juga ada. Ada fitnah, ada character asasination, sebahagian besar saya abaikan,” Presiden menjelaskan.


Dulu, lanjut SBY, ada tiga hal yang harus dihadapi, dua diantaranya diteruskan dalam koridor legal based, karena dinilai sudah keterlaluan. Kalau itu tidak saya hadapi, ujar SBY, bisa menimbulkan persepsi yang keliru pada tingkat masyarakat luas.

Inilah prinsip yang dipegang SBY. "Kalau itu masih begitu dan apalagi secara formal di depan publik ada yang mengangkat berita yang sama sekali tidak ada kebenarannya itu, cara yang lalu juga akan saya tempuh demi keadilan dan kebenaran dan juga demi kehormatan saya sebagai kepala negara. Sekaligus tidak boleh kita memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” Presiden SBY menegaskan.

[+/-] Selengkapnya...

Kamis, 12 November 2009

SBY Undang Lebih Banyak Lagi Investasi Singapura

Jakarta: Sesaat setelah mendarat di Singapura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di Istana, Kamis (12/11) petang. “Dalam pertemuan dengan PM Lee Hsien Loong, kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan suatu pertemuan retreat dalam enam bulan dari sekarang, di Singapura. Tujuannnya adalah untuk mengkaji hubungan Indonesia - Singapura dewasa ini dan mencoba melihat pandangan jangka panjang kedepan,” kata Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal dalam keterangan persnya, Kamis (12/11) malam di Hotel Marina Mandarin.

Pertemuan bilateral antara kedua pemimpin kali ini menurut Dino, bukan ditujukan untuk pertemuan perundingan apapun dan lebih merupakan kunjungan bilateral setelah Presiden SBY dilantik pada 20 Oktober 2009lalu. “Ini adalah kunjungan bilateral Presiden SBY yang kedua setelah kemarin mengunjungi Malaysia,” ujar Dino.

“Salah satu yang dibahas adalah mengenai investasi. Presiden mengundang lebih banyak lagi investasi Singapura di Indonesia. Singapura adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Tahun 2008 misalnya, realisasi investasi Singapura sebesar 1.5 miliar dollar dalam 184 proyek. Jadi Singapura memang salah satu investor yang terbesar. Kita tahu juga Singapura banyak membantu Indonesia dalam pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun,” Dino menerangkan.

Pemerintah Singapura menyatakan kesediannya untuk terus membantu meningkatkan, baik investasi Singapura maupun investasi internasional yang akan masuk ke Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai persiapan KTT APEC. “Memang tujuan Presiden SBY ke sini terutama adalah untuk menghadiri KTT APEC dan mengenai perkembangan di kawasan. Kedua pemimpin juga sepakat bahwa menghadapi situasi ekonomi yang masih tidak menentu dan masih mengalami perubahan pesar, terutama dengan tampilnya emerging power baru seperti India dan Cina, serta rebalancing dari ekonomi global,” jelas Dino.

“ Mereka sepakat bahwa memang integrasi ASEAN harus terus didorong dan kerjasama internal antara ASEAN. Jadi ASEAN jangan sampai ketinggalan arus perubahan yang ada di kawasan dan harus menjadi bagian dari bangkitnya ASEAN dalam ekonomi global,” Dino mengungkapkan. Pembahasan hubungan bilateral kedua negara yang lebih konprehensif akan dilakukan enam bulan dari sekarang di Singapura.

Indonesia dan Singapura memang memiliki kebiasaan mengadakan pertemuan tahunan. “Mekanismenya sudah ada. Indonesia dan Singapura juga banyak mempunyai mekanisme yang sudah baku, misalnya join consultation meeting dan sebagainya. Jadi ini adalah hubungan yang paling kaya strukturnya. Tapi khusus enam bulan kedepan dimaksudkan sebagai pertemuan pada tingkat tertinggi antara Presiden dan PM Singapura untuk melihat sekarang kita berada di mana dan kedepannya jalan panjang seperti apa,” ujar Dino.

Indonesia dan Singapura juga memiliki kedekatan geopolitik dan geoekonomi. Singapura adalah mitra perdagangan Indonesia yang nomor tiga terbesar, sementara Indonesia adalah mitra perdagangan Singapura yang kelima terbesar. “Tahun 2008, perdagangan keduabelah pihak mencapai 35 miliar dollar. Potensi ekonomi dalam hubungan Indonesia Singapura sangat besar. Untuk mengkaji hubungan strategis ini akan dibawa ke mana untuk kedepan,” jelas Dino.

Indonesia prihatin dengan apa yang sedang terjadi mengenai ketegangan antara Kamboja dan Thailand. Dalam hal ini telah ada komunikasi antara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Thailand mengenai hal ini. Kita berharap agar ketegangan ini dapat diselesaikan dengan baik, karena ini penting bagi kekompakan ASEAN secara menyeluruh.

“Indonesia dan Singapura juga berharap ada kerjasama yang efektif dalam menyukseskan Copenhagen. Ini tinggal empat minggu lagi. Singapura adalah salah satu negara yang sangat aktif dalam masalah perundingan perubahan iklim. Sewaktu konfrensi perubahan iklim di Bali, PM Lee Hsien Loong datang. Jadi akan ada kerjasama yang cukup erat antara Indonesia dan Singapura menuju Copenhagen nanti. Ini akan ditindaklanjuti pada tingkat pejabat-pejabat tinggi kita,” Dino menjelaskan kepada wartawan.


[+/-] Selengkapnya...

Rabu, 23 September 2009

Presiden Bentuk Tim untuk Rekomendasikan Plt. Pimpinan KPK


Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah dalam menjamin efektifitas dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setelah tiga pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka dan non aktif. Presiden SBY juga ingin menjaga agar momentum pemberantasan korupsi itu tidak berhenti. Demikian dijelaskan Menko Polhukkam Widodo A.S dalam keterangan persnya usai mengantarkan keberangkatan rombongan Presiden SBY ke Amerika Serikat di Halim Perdana Kusuma, Rabu (23/9) pagi.

"Perlu ada upaya untuk mengisi kekosongan dari 3 pimpinan KPK yang menurut undang-undang bersifat non aktif. Dengan status non aktif ini berarti secara hukum pun ketiga pimpinan KPK tersebut belum diberhentikan secara definitif. Oleh karena itu pengisian kekosongan kepemimpinan itu juga dilakukan melalui penetapan pelaksana tugas. Dalam konteks ini, mengingat tidak ada ruang hukum yang memberikan landasan kepada penetapan pelaksana tugas ini, maka dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, Presiden mengeluarkan Perpu tentang penetapan pelaksana tugas pimpinan KPK yang non aktif," terang Widodo.

Perpu tersebut sudah ditandatangani. Sebagai kelanjutan dari Perpu tersebut harus segera ditetapkan nama-nama yang akan mengisi kekosongan pimpinan KPK. "Untuk menetapkan nama-nama ini tidak mudah karena kita harus meyakini bahwa nama-nama tersebut harus benar-benar memiliki kelayakan, baik kelayakan dalam arti menempati posisi itu untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, maupun kelayakan dalam aspek kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur yang akan duduk di pimpinan KPK sementara," ujar Widodo.

"Presiden ingin nama-nama ini dapat memperoleh kelayakan tersebut. Untuk itu Presiden SBY sebelum menetapkan nama-nama tersebut membentuk tim, yang ditugaskan untuk merekomendasikan kepada Presiden nama-nama yang layak untuk mengisi kekosongan tersebut. Keppres tentang pembentukan tim ini juga sudah ditandatangani pagi tadi. Komposisi dari tim ini terdiri dari lima orang, yaitu Menko Polhukkam Widodo A.S., anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, Menhuk Ham Andi Mattalata, Mantan Ketua KPK Taufikurahman Ruki, dan Todung Mulya Lubis," Widodo menjelaskan.

Tim tersebut diberikan tugas untuk merekomendasikan tiga nama yang nantinya akan ditetapkan. "Tim diiberikan waktu tujuh hari dan harus sudah dilaporkan kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober 2009. Fenomena realitas seperti ini harus disikapi denga jernih," tendas Widodo yang didampingi Mensesneg Hatta Rajasa dan Menhuk dan Ham Andi Mattalata.

[+/-] Selengkapnya...

Senin, 17 Agustus 2009

ISTANA BOGOR

stana Kepresidenan Bogor terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekitar 60 kilometer dari Jakarta atau 43 kilometer dari Cipanas. Istana ini berada di pusat kota Bogor, di atas tanah berkultur datar, seluas sekitar 28, 86 hektar, di ketinggian 290 meter dari permukaan laut.

Di halamannya yang sangat luas tersebut dipelihara sekitar 591 ekor rusa tutul, dan terdapat sekitar 346 jenis pepohonan. Juga terdapat patung - patung yang cantik, seperti Si Denok karya Trubus, yang modelnya adalah Ara, istri seorang karyawan Istana Bogor serta The Hand of God, reproduksi dari Swedia.

Menurut data kepustakaan, di Istana Kepresidenan Bogor terdapat 37 bangunan. Beberapa bangunan utama nya memiliki fungsi penting.
# Gedung Induk, terdiri dari delapan ruang , yaitu Ruang Garuda yang berfungsi sebagai Ruang Resepsi, disini juga pertemuan - pertemuan besar dapat dilaksanakan. Ruang Teratai yang berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu. Ruang Film pernah berfungsi sebagai ruang pemutaran film pada masa Presiden Soekarno. Ruang Makan yang berfungsi sebagai ruang makan utama. Ruang Kerja Presiden yang pernah berfungsi sebagai tempat bekerja Presiden Soekarno. Ruang Perpustakaan yang pernah berfungsi sebagai ruang perpustakaan Presiden Soekarno. Ruang Famili dan Kamar Tidur yang berfungsi sebagai tempat / ruang tunggu Presiden jika akan mengikuti aneka acara di Ruang Garuda. Ruang Tunggu Menteri yang berfungsi sebagai ruang tunggu para menteri jika mereka akan mengikuti acara - acara di Ruang Garuda.

# Gedung Utama Sayap Kiri, terdiri dari dua ruang, yaitu Ruang Panca Negara, yang pernah berfungsi sebagai ruang Konferensi Panca Negara / persiapan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Ruang Tidur dan Ruang Tengah, yang difungsikan sebagai tempat menginap Presiden, tamu negara dan tamu agung.

# Gedung Utama Sayap Kanan, berfungsi sebagai tempat menginap para Presiden sebagai tamu negara berikut tamu - tamu negara, dan tamu - tamu lainnya. Paviliun Sayap Kiri berfungsi sebagai kantor Rumah Tangga Istana Bogor, sedangkan Paviliun Sayap Kanan berfungsi sebagai tempat menginap para pejabat dan staf tamu negara.

# Paviliun I-VI. Paviliun I-V kini digunakan sebagai tempat menginap para pejabat dan merupakan ruang tunggu para menteri apabila ada acara, Paviliun VI digunakan sebagai rumah jabatan kepala istal Di antara bangunan-bangunan lainnya, yang patut dicatat di sini adalah Gedung Dyah Bayurini, yang dilengkapi dengan kolam renang digunakan sebagai tempat istirahat Presiden serta keluarganya jika sedang berada di Bogor. Selain itu, terdapat Gedung Serba Guna yang berfungsi sebagai ruang serba guna: kesenian, pertemuan, tempat artis, dsb. Selebihnya bangunan-bangunan itu merupakan bangunan-bangunan pelengkap kediaman Presiden dan fungsinya pun sejalan dengan jabaran tugas dan fungsi mereka.

[+/-] Selengkapnya...

Istana Cipanas Dulu Vila Milik Baron van Imhoff

Kata Cipanas berasal dari bahasa Sunda, "ci" atau "cai" yang berarti air dan panas yang berarti panas juga dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut menjadi nama sebuah desa, yaitu desa Cipanas. Di tempat itu terdapat sumber air panas yang mengandung belerang. Desa itu berada dalam wilayah kompleks Istana Kepresidenan Cipanas. Terletak di kaki Gunung Gede, bangunan yang kini menjadi Istana Cipanas sejak awal memang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para Gubernur Jenderal, bukan gedung pemerintahan atau rumah dinas seperti Istana Bogor atau Istana Merdeka.

Penciptanya adalah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff ketika sedang melakukan ekspedisi bersama timnya ke kawasan Batavia, Cisarua, dan Cipanas. Pada suatu sore rombongan Van Imhoff tiba di sebuah sumber air panas yang menyembur di bawah sebatang pohon karet munding. Ia segera berhasrat membangun sebuah rumah peristirahatan di tempat itu. Bahkan ia langsung mengutus juru ukur untuk membuat peta dan mematok kapling untuk bangunan yang dicita-citakannya.

Pada tahun 1942, rumah peristirahatan di Cipanas tersebut mulai dibangun. Tukang-tukang kayu didatangkan khusus dari Tegal dan Banyumas, Jawa Tengah, tempat para perajin yang dikenal piawai dan rapi buatannya. Sketsa dasar bangunannya dibuat Van Imhoff sendiri. Vila itu selesai empat tahun kemudian. Selama masa pembangunan itu, Van Imhoff sering datang menengok sekaligus untuk berendam air panas. Dokter pribadinya bahkan menyarankan untuk minum air dari sumber itu yang diketahui mengandung belerang dan zat besi, dicampur susu karena mempunyai khasiat pertumbuhan.

Di Vila Cipanas itu pulalah Van Imhoff meninggal pada tahun 1750, setelah sakit selama dua bulan. Jenazahnya dimakamkan di Tanahabang, Jakarta, dengan upacara kebesaran militer. Ketika rumah peristirahatan itu dibangun, Van Imhoff tidak membayangkan bahwa 2,5 abad kemudian jalan di depan puri itu akan ramai. Menurut catatan lama, bangunan itu bahkan tidak tampak dari jalan. Terlindung di balik pepohonan tinggi ketika pertama kali dibangun dulu. Sumber air panasnya sendiri yang menjadi alasan utama pendirian rumah peristirahatan itu berada lebih dari seratus meter di belakang bangunan induk.

Istana Cipanas ini tidak pernah dianggap sebagai puri resmi. Tidak semua Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah menggunakan istana ini untuk peristirahatan, khususnya pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Di masa pendudukan Jepang, para pemimpin tentara dan pembesar Jepang yang memang senang berendam air panas selalu singgah di Cipanas dalam perjalanan antara Jakarta dan Bandung.

Sebagai tempat peristirahatan, Istana Cipanas memang tidak banyak berperan sebagai tempat kejadian-kejadian bersejarah. Namun di sinilah Presiden Soekarno pada 13 Desember 1965 mengadakan sidang kabinet untuk memutuskan perubahan nilai uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Kebijakan ini pada waktu itu populer dengan sebutan “sanering”. Dan meskipun Istana Cipanas tidak dirancang untuk menerima tamu negara, Ratu Juliana dari Belanda pernah singgah di sini pada 1971.

Bulan Febuari 2008 lalu, Ibu Ani Bambang Yudhoyono memperkenalkan Istana Kepresidenan Cipanas kepada para Duta Besar Wanita dan para istri Duta Besar negara-negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia dalam acara Friendship Gathering. Kepada lebih kurang 400 undangan Ibu Ani menjelaskan tentang sejarah Istana Cipanas. "Istana Cipanas adalah satu dari enam Istana Kepresidenan di Indonesia. Terletak antara Jakarta dan Bandung dan diapit oleh Gunung Gede dan Gunung Pangrango, membuat udara di Istana ini sangat sejuk. Semoga anda semua bisa menikmati keindahan Istana Cipanas dan keragaman budaya Indonesia," kata Ibu Ani. (osa)

Foto: Istana Cipanas, dulu merupakan rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, dibangun tahun 1942-1945.

[+/-] Selengkapnya...

Jumat, 07 Agustus 2009

"Mari Kita Meriahkan 17 Agustus dengan Bendera Merah Putih"


Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan lebih semarak dan meriah dari tahun sebelumnya, sehingga betul-betul menjadi hari yang kita banggakan bersama. Ajakan ini disampaikan Presiden SBY saat membuka pertemuan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara, Jumat (7/8) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

”Sebentar lagi kita akan memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Saya mengajak kepada bapak-ibu sekalian --sebagaimana ajakan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah peringatan hari kemerdekaan ini kita peringati secara semarak, secara meriah sehingga betul-betul menjadi hari yang kita banggakan bersama,” kata Presiden SBY.

”Sudah setahun ini saya lihat negeri kita penuh dengan bendera warna-warni, bendera-bendera politik yang berbeda-beda, baliho yang berbeda-beda, spanduk yang berbeda-beda. Saatnya sudah tiba, mari kita lebih meriahkan dengan warna merah putih yang berkibar di seluruh Indonesia,” ujar SBY.

Menurut Presiden, adakalanya kita berkompetisi, adakalanya kita bersatu kembali. Saatnya untuk bersatu kembali untuk kemudian bangkit membangun negeri dan maju ke arah yang lebih baik lagi. ”Saya mohon kepada pewaris dan penerus kerajaan dan kesultanan mengajak masyarakat sekitar sebagaimana ajakan saya kepada para gubernur, bupati, walikota untuk betul-betul memeriahkan 17 Agustus kali ini lebih semarak lagi, mengingat sekali lagi barangkali dalam satu tahun ini ada jarak di antara kita, karena perbedaan partai politik atau perbedaan dalam pemilu dan sebagainya,” SBY menjelaskan.

”Meskipun saya sungguh berterimah kasih kepada rakyat Indonesia, saya sungguh terhormat karena selama setahun kita melakukan pemilu ini, suasananya tenang, aman dan damai. Tidak ada benturan, tidak ada insiden, tidak ada kekerasan apapun. Ini nilai yang baik dan ini menunjukkan peradaban yang baik pula. Politik pun punya peradaban. Oleh karena itu mari kita terus mantapkan demokrasi di negeri ini, politik di negeri ini sebagaimana kita terus memantapkan dan membangun peradaban bangsa yang unggul dan mulia dimasa depan,” Presiden menandaskan.

[+/-] Selengkapnya...

Selasa, 04 Agustus 2009

Desa Mandiri Energi: Diversifikasi, Sekaligus Menggerakkan Ekonomi Pedesaan

Ada "terminologi" baru diperkenalkan Presiden SBY di tahun 2007 ini: Desa Mandiri Energi. Ini bukan sekadar untuk menambah istilah baru dalam khasanah pedesaan kita. Desa Mandiri Energi adalah program baru yang dicanangkan Presiden SBY menyusul krisis energi dunia --Indonesia tak terkecuali-- belakangan ini.

Ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah, Rabu (21/2) lalu, Presiden mengunjungi Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. DME merupakan salah satu program agar desa bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengurangan serta kemiskinan di desa-desa tertinggal. Sasaran program ini, antara lain, melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap BBM, terutama minyak tanah.

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan tak terbaharukan, seperti minyak bumi (52 persen), gas (28), dan batubara (15) sungguh luar biasa. Dalam situasi krisis energi seperti sekarang, dalam jangka panjang kondisi ini cukup megkawatirkan. Maka tepatlah tekad pemerintah untuk mencari dan mengembangkan energi alternatif melalui bahan bakar nabati (BBN).

DME yang tengah dkembangkan pemerintah ini berbasis kemitraan, baik dengan BUMN maupun swasta. Ada dua tipe DME. Pertama, DME yang dikembangkan dengan non BBM, seperti desa yang menggunakan mikrohidro, tenaga surya, dan biogas. Kedua, DME yang menggunakan bahan bakar nabati atau bioufuel. “Konsep Desa Mandiri Energi ini akan dibangun di seluruh tanah air. Tujuannya adalah agar kantong-kantor kecamatan dan pedesaan dapat lebih mencukupi ketahanan energinya, tidak hanya tergantung pada minyak tanah. Minyak tanah disubsidi pemerintah dan subsidinya besar,” kata Presiden SBY ketika mengunjungi Desa Mandiri di Grobogan itu.

[+/-] Selengkapnya...

Lebih Mandiri Tanpa IMF dan CGI

Nada suara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat tegas ketika memberi keterangan pers usai menerima Managing Director International Monetary Fund (IMF), Rodrigo de Rato, Rabu (24/1) di Kantor Kepresidenan. “Sejak sekarang ini Indonesia adalah equal partner IMF,” katanya kepada wartawan yang menunggunya di halaman depan Kantor Presiden, sore itu.

Presiden menjelaskan, kita telah mempercepat pelunasan utang kepada IMF pada 2006 lalu. Padahal, utang sebesar 7,8 miliar dolar AS itu semestinya selesai 2010. Percepatan utang itu dilakukan karena kita ingin lebih mandiri. Kita ingat, sejak 1997 pemerintah Indonesia seperti tersandera oleh letter of intent dan post program monitoring, sebagai konsekuensi utang kepada negara-negara yang tergabung dalam CGI (Consultative Group on Indonesia) melalui IMF.

Dengan lunasnya utang-utang tersebut, Presiden SBY menegaskan sejak 2007 ini kita juga tak perlu lagi forum CGI. Seperti sama-sama kita mafhum, negara donor cenderung selalu ingin banyak mengatur. Presiden SBY ingin mengakhiri itu dan memulai babak baru dalam pembangunan Indonesia. Yakni, kita ingin merancang pembangunan kita sendiri dengan lebih bertanggung jawab. Kalaupun harus berutang, Presiden ingin itu dilakukan dalam konteks G to G, antarnegara, bukan melalui forum semacam CGI atau IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) yang dulu.

[+/-] Selengkapnya...

Triple Track Strategy: Upaya Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan

Sejak mendapat mandat dari rakyat, melalui pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Concern tersebut kemudian dirumuskan dengan new deal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari new deal tersebut tertuang dalam prinsi triple track strategy: pro-growth,pro-job, dan pro-poor.

Track pertama dilakukan dengan meningkatan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Presiden SBY bersama jajaran kabinet terus melakukan dan mencari langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan mengurangi pengangguran dan kemisknan. Anggaran yang dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan jumlahnya terus meningkat. Tahun 2004 berjumlah Rp 18 triliun, tahun 2005 meningkat menjadi Rp 23 triliun, tahun 2006 Rp 42 triliun dan tahun 2007 mendatang meningkat lagi menjadi Rp 51 triliun.

Dalam setahun terakhir ada penurunan pengangguran hampir 1 juta, dari total 11 juta menjadi 10 juta. Sayangnya, laju pertumbuhan angkatan kerja baru per tahun mencapai 1,5 juta orang. “Maka kita harus melakukan langkah-langkah sangat gigih, sistematis, dan sangat terarah untuk sekali lagi menciptakan lapangan kerja tersebut,” ujar Presiden SBY usai rakor khusus membahas langkah-langkah bersama mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bersama 12 menteri bidang ekonomi dan 6 gubernur se-Jawa di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (14/12).

Sejumlah langkah nyata telah, sedang, dan terus diupayakan. Pengalaman banyak negara, juga pengalaman kita, memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) XVI di Manado, 18 Juni lalu, Presiden SBY menegaskan, fokus mengurangi pengangguran dan kemiskinan ini semata bukan persoalan moral obligation, tapi juga persoalan keadilan. Karena itu pemerintah terus mengupayakannya secara gigih.

[+/-] Selengkapnya...

Defisit RAPBN 2010 Masih Cukup Aman


Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan azas manfaat.

"Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, yang dalam perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan

ekonomi dan kedaulatan politik kita," kata Presiden SBY ketika menjelaskan mengenai masalah defisit APBN dan pembiayaan dalam bentuk utang dalam Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna Luar Biasa MPR-RI/DPR-RI, di Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR pada hari Senin (3/8) pagi.

Untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun, sehingga stok utang luar negeri menurun dan ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.

Menurut Presiden SBY, defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. "Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting," paparnya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah akan mengambil beberapa langkah-langkah. Yaitu, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, melakukan penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2009.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel. "Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010," tutur SBY.

Penurunan rasio utang pemerintah ini selanjutnya akan memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. "Selain itu, penurunan rasio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada," tegas SBY.

[+/-] Selengkapnya...

Sabtu, 25 Juli 2009

Pasangan SBY-Boediono Sampaikan Terima Kasih Kepada Semua Pihak


Cikeas: Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pasangan Capres/Cawapres SBY-Boediono beserta timnya menyampaikan rasa syukurnya setelah Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan hasil penghitungan suara Pilpres 2009. Di pendopo kediaman di Puri Cikeas Indah, Kabupaten Bogor hari Sabtu (25/7) siang, SBY didampingi Cawapres Boediono, Hatta Rajasa, Andi A. Mallarangeng, Djoko Suyanto, Tifatul Sembiring dan Zulkifli Hassan mengatakan, salah satu tahapan penting dari rangkaian pemilu 2009 telah selesai dlakukan, yaitu penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Kita juga bersyukur karena hingga saat ini keseluruhan rangkaian Pemilu 2009 dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Kita berharap dan kita akan sama-sama berupaya agar keseluruhan rangkaian Pemilu tahun 2009 ini dapat diselesaikan dengan baik," kata SBY kepada wartawan. SBY mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Pemilu 2009 ini.

"Pemilu 2009 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilu di berbagai negara, pada hakekatnya berjalan dengan damai dan demokratis. Tentu sistem dan Undang-undang yang kita miliki memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan protes dan aduan. Protes itu, harapan kita, harapan rakyat Indonesia, dapat disalurkan secara damai, menghormati nilai- nilai demokrasi dan rule of law," ujar SBY.

Ditambahkan, tim SBY-Boediono hingga saat ini telah menghimpun sejumlah temuan di lapangan, temuan yang termasuk dengan voting irreguralities, atau hal-hal yang tidak benar. "Dan terhadap temuan ini, sebagian telah kami salurkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan penyelesaian secara adil. Sebagai contoh, tim telah menemukan selisih suara di tempat-tempat tertentu. Namun, suara yang diyakini berbeda penghitungannya hanya ratusan suara. Oleh karena itu tidak disalurkan ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak akan merubah hasil yang disampaikan oleh KPU hari ini. Namun, voting irregularities dalam election tidak selalu kecurangan, tetapi bagaimanapun harus dikoreksi dan diselesaikan secara baik," tambahnya.

Disamping itu juga ada dugaan kecurangan, dan telah disalurkan kepada Panwaslu di daerah masing-masing oleh tim SBY-Boediono. "Kami juga akan memberikan saran dan masukan kepada KPU menyangkut DPT, sosialisasi Undang-undang Pemilu kepada masyarakat luas, termasuk juga perbaikan mekanisme di waktu yang akan datang, karena masih cukup besar suara yang tidak sah, meskipun di negara lain, banyak yang lebih besar dibandingkan jumlah yang ada di negeri kita," ujarnya.

Di akhir pernyataan persnya, SBY mengajak semua pihak untuk terus mengawal dan menuntaskan proses Pemilu 2009 ini. "Sebagaimana yang menjadi harapan kita semua, harapan seluruh rakyat Indonesia, agar semuanya berlangsung dengan baik dan kemudian bangsa ini bersatu kembali untuk melanjutkan pembangunan lima tahun mendatang".

[+/-] Selengkapnya...

Sabtu, 18 Juli 2009

Data Ledakan Bom di Indonesia

Jakarta - Ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2009), makin memperpanjang daftar ledakan bom di Indonesia. Berikut data ledakan bom di Indonesia sejak 2000-2009:

1 Agustus 2000

Bom meledak di Kedubes Filipina, Menteng. 2 orang tewas, 21 luka-luka.

13 September 2000

Bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta

24 Desember 2000

Serangkaian bom meledak pada malam Natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam, dan Pekanbaru.

22 Juli 2001

Bom meledak di Gereja Santa Anna dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Lima orang meninggal dunia

31 Juli 2001

Bom yang meledak di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Jl.Gajah Mada 114-118, Semarang.

23 September 2001

Bom meledak di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Ledakan tersebut merusak beberapa mobil di pelataran parkir lantai dua gedung tersebut.

6 November 2001

Bom rakitan meledak di halaman Australian International School, Pejaten, Jakarta Selatan.

12 Oktober 2001

Bom meledak di restoran KFC Makassar.

12 Oktober 2002

Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu pukul 23.05 Wita. Lebih dari 200 orang tewas, 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan.

Pada pukul 23.15 Wita, bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

3 Februari 2003

Bom rakitan meledak di lobi wisama bayangkari, Mabes Polri, Jakarta

27 April 2003

Bom meledak di bandara Soekarno Hatta. 2 orang luka berat.

5 Agustus 2003

Bom meledak di kawasan Hotel JW Marriot Mega Kuningan. Sebanyak 14 orang tewas.

10 Januari 2004

Bom meledak di Palopo, Sulawesi. 4 orang tewas.

9 September 2004

Ledakan dasyat (high explosive) terjadi di Kedubes Australia. Gedung-gedung pencakar langit di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, yang berada di dekat Kedubes Australia juga hancur. Enam orang tewas.


12 Desember 2004

Bom meledak di Gereja Immanuel, Kota Palu.

28 Mei 2005

Bom meledak di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah. 22 orang tewas.

8 Juni 3005

Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Jibril di Pamulang Barat.

1 Oktober 2005

Bom meledak di Kuta Bali. 22 Orang tewas.

31 Desember 2005

Bom meledak di pasar di Palu, sulawesi Tengah.

10 Maret 2006

Ledakan bom di rumah penjaga Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini, Poso.

22 Maret 2006

Sekitar pukul 19.00 WITA, bom meledak di pos kamling di Dusun Landangan, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir.

1 Juli 2006

Sebuah bom meledak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso, Sabtu (1/7), sekitar pukul 22.15 Wita yang cukup keras hingga terdengar dalam radius tiga kilometer. Dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan materiil.

3 Agustus 2006

Sekitar pukul 20.00 WITA, bom kembali meledak di Stadion Kasintuwu yang terletak tepat di samping Rumah Sakit Umum Poso.

18 Agustus 2006

Bom meledak di Poso

06 September 2006

Bom meledak di Tangkura, Poso Pesisir Selatan.

17 Juli 2009

Ledakan di Ritz Carlton dan JW Marriot. 9 korban tewas.

[+/-] Selengkapnya...

Jumat, 10 Juli 2009

Quick Count


Hasil hitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengungguli lawannya di Pemilihan Presiden 2009, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Berdasarkan hasil hitungan cepat, Direktur LP3ES Suhardi Suryadi memprediksi pilpres berlangsung satu putaran. Menurut dia, pasangan SBY-Boediono mendapat dukungan tertinggi melampaui separo dari 90 persen TPS jumlah pemilih secara nasional.

Bahkan, di kantong-kantong suara yang diprediksi akan dimenangkan oleh pasangan JK-Wiranto, seperti di Aceh, pasangan SBY-Boediono menang telak dengan perolehan suara 90,97 persen, sementara JK-Wiranto hanya 4,62 persen.

Secara nasional, kata dia, rata-rata kemenangan pasangan SBY-Boediono mencapai 59 persen. Sedangkan JK-Wiranto hanya menang di Sulawesi Selatan dengan perolehan suara 62,29 persen, Sulawesi Barat 49,57 persen, dan Megawati-Prabowo hanya memenangi suara di Bali dengan perolehan suara 54,32 persen.

Berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga lain, Hitungan cepat Indonesia Development Monitoring (IDM) justru sebaliknya. Menurut IDM, SBY-Boediono meraih suara 38,83 persen, Megawati-Prabowo 30,35 persen dan JK-Wiranto 31,29 persen. IDM mengambil sampel dari 3. 000 TPS di 33 provinsi mulai pukul 13.00 (wib, wita, wit) dengan teknik menghitung langsung hasil dari penghitungan suara di setiap TPS.

Lembaga Riset Informasi (LRI) merilis, pasangan SBY-Boediono meraih 61,11 persen, Megawati-Prabowo 27,02 persen, JK-Wiranto 11,87 persen.

Capres Jusuf Kalla mengaku menghargai setiap hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei dan stasiun televisi. Namun, Jusuf Kalla mengatakan akan tetap menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan keyakinannya.

Jusuf Kalla memberikan penghargaan terhadap hasil-hasil quick count meski menempatkannya di posisi kedua atau ketiga. Jusuf Kalla menilai hasil quick count bukanlah hasil keseluruhan karena hanya mengambil setengah persen dari tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel.

Mengenai indikasi kecurangan, Jusuf Kalla mengatakan belum melihat hubungannya dengan hasil quick count. Namun, berdasarkan laporan saksi di lapangan, Jusuf Kalla mengatakan, para saksi masih menganggap hasil quick count belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Sejauh ini di daerah masih positif, masih menganggap hasil quick count tidak sesuai di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan meski saat ini dalam proses penghitungan cepat ia unggul dibandingkan Jusuf Kalla, hubungan keduanya tetap baik. Mereka berdua tetap berkomitmen menuntaskan tugas pemerintahan hingga akhir masa jabatan, yaitu 20 Oktober 2009.

Ia menjelaskan hasil penghitungan cepat yang mengunggulkan dirinya tidak akan mengganggu hubungan kerja di antara keduanya.

"Kami dipilih pada 2004 lalu dan mengucapkan sumpah, tentu akan penuhi sumpah itu. Dan ketika Pak JK bertemu dengan saya secara tertulis beliau ingin maju sebagai capres dan kami sepakat melanjutkan tugas hingga akhir masa jabatan," tegasnya.

Yudhoyono mengatakan, ia pernah mengalami kekalahan saat pemilihan wakil presiden pada 2001 lalu, dan memang memerlukan waktu untuk menata hati dan kemudian melangkah ke depan.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo Subianto menganggap ada upaya pembentukan opini bahwa penghitungan suara dalam proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sudah selesai.

"Sebaiknya, seluruh lapisan masyarakat harus bersabar dan teliti. Tunggu penghitungan suara nasional masuk," kata cawapres Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Menurut Prabowo, proses penghitungan suara masih berjalan dan jumlah suara yang masuk ke KPU masih sebagian, malah tergolong masih kecil.

Namun, pihaknya mengindikasikan kelompok berupaya menciptakan opini bahwa proses penghitungan itu sudah selesai dan telah didapatkan hasilnya.

Indikasi tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan mengumumkan hasil quick count atau penghitungan cepat sebelum proses penghitungan nasional selesai. Bahkan, kata Prabowo, pengumuman hasil quick count itu satu jam setelah selesai proses pemungutan suara.

Lembaga-lembaga survei itu mendasarkan diri pada proses exit poll, yakni melakukan survei dengan cara wawancara langsung terhadap pemilih usai mencontreng di TPS.

"Padahal di beberapa negara maju, proses exit poll itu dianggap kriminal," katanya.


[+/-] Selengkapnya...

Selasa, 23 Juni 2009

Debat Cawapres Putaran Pertama


Pada debat Cawapres putaran pertama tadi kita dapat menyaksikan kepiawaian para cawapres dalam berdebat dengan tujuan untuk memenangkan pemilu tahun 2009 ini dan untuk membawa nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik Insya Allah.

Pada debat kali ini di Pandu oleh Moderator kita Yaitu Bung komar (Komarudin Hidayat),yang tidak lain seorang Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah dan dia juga seorang pendalam islam yang sufistik.itulah paparan singkat tentang Moderator yang memandu debat Cawapres putaran pertama ini.
Langsung saja pada topik debat kali ini ada 7 pertanyaan yang dilontarkan pada Para Cawapres kita, yaitu Prabowo , Boediono,& Wiranto.
Pertanyaannya adalah sebagai berikut :
Yang pertama adalah Permasalahan konflik yang terjadi pada bangsa indonesia, misalnya adalah Perang antar suku & tawuran pelajar. pak Boediono mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab beliau akan memurnikan nilai luhur pancasila yang merupakan perekat yang ampuh untuk menghindari konflik semacam itu. Sedangkan pak wiranto menjawab " kami akan merekatkan bangsa ini dengan semangat sumpah pemuda yang dulu menjadi ikrar para pemuda kita dalam mempersatukan bangsa Indonesia". Pak Prabowo menjawab "dengan pemenuhan kebutuhan bangsa dengan maksimal kita akan terhindar dari konflik ini" contoh nya perlindungan keamanan yang maksimal bagi bangsa Inddonesia.
Yang kedua adalah permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia sekarang ini. Pada kali ini pak Wiranto mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab permasalahan ini, beliaumenjawab "dengan memasukkan pendidikan kebudayaan pada kurikulum pendidikan & akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga negara Indonesia". Pak Prabowo menjawab " kita akan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di indonesia & merubah sistem perekonomian Indonesia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak". Pak Boediono menjawab " kebijakan negara dengan masyarakat di optimalkan, Retribusi pajak di optimalkan untuk disalurkan pada pemnuhan kebutuhan warga negara & infrastruktur pambangunan di Indonesia, & Pemerintah & warga masyarakat bekerjasama dalam segala macam bidang kehidupan.
Yang ketiga adalah permasalahan kecelakaan trnsportasi di Indonesia akhir - akhir ini. Kali ini pak Prabowo mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan beliau menjawab " mencari akar masalahnya serta memperbaiki sistemnya & modal yang harus siap untuk melakukan perbaikan serta pengecekkan ulang pada alat & media transportasi. Pak Boediono menjawab " memperbaiki infrastruktur transportasi & melakukan pengefektivitasan pengawasan pada sistem transportasi kita". Pak Wiranto menjawab " meningkatkan rasa tanggung jawab pada para pelaku transportasi, perbaikan teknis, perbaikan sistem transportasi,& akan menghidupkan gerakan disiplin nasional bagi warga Indonesia ".
Yang keempat adalah hubungan agama & negara. pada kali ini pak boediono yang memberikan gambaran dan cawapres yang lain yang mengomentari beliau berkata " Agama adalah mulia(diatas politik praktis), ruang & perlindungan agama yang dijamin oleh undang-undang yang kita buat secara khusus dengan menyertakan para pemuka agama dalam pembuatatn undang-undang, keharmonisan antar pemeluk agama yang harus ditingkatkan". Wiranto menanggapi " pendapat Boediono bersifat normatif tidak bersifat khusus ,harusnya etika kita berpolitik harus berasaakan agama". Prabowo "sependapat dengan pendapat mereka". Dan Boediono kembali berkomentar atas pendapat para cawapres tadi yaitu " nilai agama diamalkan dalam kehidupan sehari - hari & utamanya harus jujur pada diri sendiri".
Yang kelima adalah spirit Indonesia dengan desentralisasi. Pada kali ini Pak wiranto yang akan memberikan gambaran, yaitu " mutasi kerja ke daerah seluruh Indonesia perlu dilakukan,& kawin dengan berbagai suku". Pak Prabowo menanggapi " para elit politik kita tidak harus bersifat kedaerahan,& pemenuhan kebutuhan bagi warga negara Indonesia. Pak Boediono menanggapi " pancasila adalah alat untuk pemersatu warga negara Indonesia,& generasi muda yang tidak bersifat kesukuan(kedaerahan). Dan Wiranto kembali berkomentar atas pendapat para cawapres tadi yaitu " Transmigrasi harus dioptimalkan pada negara kita ini".
Yang keenam adalah pendidikan dengan kebudayaan bangsa. Pada kali ini Pak Prabowo yang akan memberikan gambaran , yaitu " investasi di bidang pendidikan harus ditingkatkan, infrastruktur pendidikan harus di perbaiki,& strategi pendidikan dikaitkan dengan ekonomi". Pak Boediono menanggapi " isi strategi & substasi pendidikan kita harus diperbaiki, membuat kebijakan khusus untuk mengatasi kesenjangan,& akses serta kualitas harus diseimbangkan". Pak Wiranto menanggapi " falsafah UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa haru kita hidupkan di pemerintahan terutama dibidang pendidikan,& budaya daerah yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa". Tanggapan dari Prabowo adalah " pendidikan menjadi alat pemerataan pada bangsa Indonesia".
Yang ketujuh (sesi terakhir) yaitu Penyampaian statement masing cawapres untuk negara Indonesia. Pak Prabowo berkata " Sistem pemerintahan di Indonesia ini harus diubah menjadi lebih baik ". Pak Boediono berkata " pemimpin yang amanah & pemeritahan yang bersih yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia saat ini". Pak Wiranto berkata " tekad untuk segera menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan semboyan kami lebih cepat lebih baik, yaitu berpikir cepat, bertindak tegas,& memutuskan masalah dengan arif (bijaksana).

[+/-] Selengkapnya...

Senin, 22 Juni 2009

Kunjungan SBY

Presiden SBY didampingi Ibu Ani hari Selasa (26/5) pagi menghadiri puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2009, di Sasana Budaya Ganesha, ITB, Bandung, Jawa Barat. Presiden SBY juga membuka secara resmi Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa.


Senin, 25 Mei 2009, 17:07:56 WIB
"Lebih Baik Tidak Banyak Janji, Tetapi Banyak Mendengar Apa Kata Rakyat"
Rakyat Indonesia cerdas. Lebih baik kita tidak terlalu banyak menjanjikan kepada mereka, tetapi kita dengar apa yang dikatakan oleh rakyat, kata Presiden SBY saat menerima Jami'ah dan Ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di kediaman Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
Senin, 25 Mei 2009, 17:07:34 WIB

Silaturrahmi dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Presiden: Politik Tidak Berarti Boleh Halalkan Segala Cara
Presiden SBY didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, hari Senin (25/4) sore, bersilaturrahim dengan Jami'ah dan Ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar. Politik tidak berarti boleh menghalalkan segala cara. Politik tidak berarti harus main kasar, harus dengan cara-cara yang tidak berakhlak, kata SBY.
Senin, 25 Mei 2009, 11:22:55 WIB

Presiden SBY:
Setelah Krisis Dilewati, Anggaran Pertahanan Akan Ditingkatkan
Presiden SBY dan Ibu Ani pada peninjauan rumah dinas Paspampres di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi. (foto: abror/presidensby.info)Meskipun terbesar ketiga, anggaran pertahanan kita memang belum memadai. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, akan diusahakan anggaran pertahanan kita bisa untuk membiayai minimum essential force, kata Presiden SBY ketika meninjau perumahan Paspampres di Desa Bojong Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi.
Senin, 25 Mei 2009, 10:23:08 WIB
Presiden Tinjau Perumahan Paspampres
Presiden SBY dan Ibu Ani bersama keluarga anggota Paspampres, pada peninjauan rumah dinas Paspampres di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi. (foto: abror/presidensby.info)Presiden SBY dan Ibu Ani, Senin (25/5) pagi, meninjau Perumahan Dinas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor. Pembangunan perumahan paspampres ini diambil dari anggaran pertahanan tahun 2007. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.


[+/-] Selengkapnya...

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Presiden SBY didampingi Ibu Ani hari Selasa (26/5) pagi menghadiri puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2009, di Sasana Budaya Ganesha, ITB, Bandung, Jawa Barat. Presiden SBY juga membuka secara resmi Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa.


Senin, 25 Mei 2009, 17:07:56 WIB
"Lebih Baik Tidak Banyak Janji, Tetapi Banyak Mendengar Apa Kata Rakyat"
Rakyat Indonesia cerdas. Lebih baik kita tidak terlalu banyak menjanjikan kepada mereka, tetapi kita dengar apa yang dikatakan oleh rakyat, kata Presiden SBY saat menerima Jami'ah dan Ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di kediaman Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
Senin, 25 Mei 2009, 17:07:34 WIB

Silaturrahmi dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Presiden: Politik Tidak Berarti Boleh Halalkan Segala Cara
Presiden SBY didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, hari Senin (25/4) sore, bersilaturrahim dengan Jami'ah dan Ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar. Politik tidak berarti boleh menghalalkan segala cara. Politik tidak berarti harus main kasar, harus dengan cara-cara yang tidak berakhlak, kata SBY.
Senin, 25 Mei 2009, 11:22:55 WIB

Presiden SBY:
Setelah Krisis Dilewati, Anggaran Pertahanan Akan Ditingkatkan
Presiden SBY dan Ibu Ani pada peninjauan rumah dinas Paspampres di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi. (foto: abror/presidensby.info)Meskipun terbesar ketiga, anggaran pertahanan kita memang belum memadai. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, akan diusahakan anggaran pertahanan kita bisa untuk membiayai minimum essential force, kata Presiden SBY ketika meninjau perumahan Paspampres di Desa Bojong Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi.
Senin, 25 Mei 2009, 10:23:08 WIB
Presiden Tinjau Perumahan Paspampres
Presiden SBY dan Ibu Ani bersama keluarga anggota Paspampres, pada peninjauan rumah dinas Paspampres di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor, hari Senin (25/5) pagi. (foto: abror/presidensby.info)Presiden SBY dan Ibu Ani, Senin (25/5) pagi, meninjau Perumahan Dinas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Desa Ujung Nangka, Kabupaten Bogor. Pembangunan perumahan paspampres ini diambil dari anggaran pertahanan tahun 2007. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.


[+/-] Selengkapnya...

Pidato Barrack Obama

Washington – Presiden terpilih AS Barack Obama akan menyampaikan pidato pentingnya dalam seremoni inaugurasinya pada 20 Januari ini. Lantas siapa yang menulis pidato Obama tersebut?

Dia adalah Jon Favreau yang usianya baru 27 tahun. Pria AS itu disebut-sebut sebagai penulis termuda pidato pelantikan Presiden AS.

Jon sebelumnya bekerja sebagai staf mantan calon presiden Demokrat John Kerry pada tahun 2004. Oleh Obama, dia ditunjuk sebagai direktur penulisan pidato. Sejak itu, Jon menjalin hubungan kerja yang sangat erat dengan Obama.

Banyak yang menyebut Obama sebagai presiden yang paling pintar menulis sejak mendiang mantan presiden AS Abraham Lincoln. Ini terbukti dengan dua buku hasil karya Obama yang laku keras di AS dan dunia.

Obama pun pernah menyusun sendiri sejumlah keseluruhan pidato pentingnya. Namun sejak kampanye pemilihan presiden kian intensif tahun lalu, Jon diminta memimpin tim penulis yang membantu menyusun kata-kata pidato Obama.

Pada kebanyakan pidato, termasuk pidato pelantikan nanti, Obama lebih dulu menulis draf pertama atau garis besar pidato dan kemudian menyerahkannya ke Jon. Setelah itu Jon akan menuliskan pidato dan menyerahkannya kembali pada Obama untuk diperiksa. Proses ini bisa terjadi berulang-ulang hingga Obama merasa puas dengan teks pidatonya. Karena itu proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Menurut sejumlah penulis pidato, Jon beruntung karena bekerja dengan seorang presiden yang memperlakukan para penulisnya dengan baik.

“Nixon memperlakukan penulisnya seperti pembuat iklan,” cetus Michael Gerson, mantan penulis pidato Presiden George W Bush seperti dilansir harian Telegraph, Selasa (20/1/2009).

“Semua orang membutuhkan penulis pidato. Anda tak bisa melakukannya sendiri kecuali Anda adalah Lincoln,” imbuhnya.

Sesuai tradisi, pidato pelantikan presiden AS durasinya tak lebih dari 15 menit. Obama pun sadar benar arti penting pidato pelantikannya nanti. Apalagi putri sulungnya, Malia (10) telah mengingatkan Obama soal itu. “Selaku Presiden Amerika-Afrika pertama, itu harus bagus,” kata Malia pada ayahnya.
(detik.com)

—————————————————————
PIDATO ABAMA

My fellow citizens:

I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and co-operation he has shown throughout this transition. Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms.

At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding documents.

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

Serious challenges

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the

ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land – a nagging fear that America’s decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.

“We have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord”

Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America – they will be met.

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.

Nation of ‘risk-takers’

We remain a young nation, but in the words of scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted – for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things – some celebrated but more often men and women obscure in their labour, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.

For us, they packed up their few worldly possessions and travelled across oceans in search of a new life.

For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and ploughed the hard earth.

For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.

‘Remaking America’

Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.

“The state of the economy calls for action, bold and swift”

This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions – that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.

For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act – not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology’s wonders to raise health care’s quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. All this we will do.

Restoring trust

Now, there are some who question the scale of our ambitions – who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them – that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply.

“We reject as false the choice between our safety and our ideals”

The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works – whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public’s dollars will be held to account – to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day – because only then can we restore the vital trust between a people and their government.

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control – that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on the ability to extend opportunity to every willing heart – not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

‘Ready to lead’

As for our common defence, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience’s sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more.

” We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its defence”

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with the sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint. We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort – even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the spectre of a warming planet. We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its defence, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.

‘Era of peace’

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills on the West – know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world’s resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

‘Duties’

As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honour them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment – a moment that will define a generation – it is precisely this spirit that must inhabit us all.

“What is required of us now is a new era of responsibility”

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter’s courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent’s willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends – honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism – these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths.

What is required of us now is a new era of responsibility – a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.

‘Gift of freedom’

This is the price and the promise of citizenship.

This is the source of our confidence – the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.

This is the meaning of our liberty and our creed – why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and why a man whose father less than 60 years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.

So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have travelled. In the year of America’s birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:

“Let it be told to the future world… that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive… that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it].”

America. In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children’s children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.

[+/-] Selengkapnya...

Debat Capres & Cawapres

Jadwal Debat Capres Cawapres
18 Juni 2009
Debat Capres - Siaran langsung di Trans TV. Tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM” dengan moderator Prof Dr Anies Baswedan.

23 Juni 2009
Debat Cawapres - Siaran langusng SCTV Tema “Pembangunan Jati Diri Bangsa” dipandu moderator Prof Dr Komaruddin Hidayat.


25 Juni 2009
Debat Capres - Siaran langsung Metro TV. Tema “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran” dengan moderator Aviliani, M Sc.

30 Juni 2009
Debat Cawapres - Siaran langsung TV One. Tema “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dipandu oleh moderator Dr dr Fahmi Idris.

2 Juli 2009
Debat Capres - Siaran langsung RCTI। Tema “NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah” dengan moderator Prof Dr Pratikno.
KPU akan mengevaluasi debat capres tersebut, seperti waktu jeda yang terlalu banyak.Sejumlah kalangan menilai debat ketiga kandidat calon presiden periode 2009-2014 yang digelar stasiun televisi swasta membosankan dan monoton.Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary berpendapat, dalam debat kali ini kesan yang timbul adalah monoton. “Monoton karena memang seperti itu mekanisme debat kita. Sebab, kita tidak memberikan kesempatan kepada capres untuk saling serang tapi melalui moderator.
Sebab, dia menambahkan, karena pihaknya ingin melihat para kandidat lebih mengutamakan menjelaskan visi, misi, serta rasionalitasnya daripada emosinya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz akan mengevaluasi debat capres tersebut, seperti waktu jeda yang terlalu banyak yaitu dari satu sesi ke sesi lain. Bahkan terkesan iklan lebih banyak, sehingga event presidensialnya menjadi turun. “Itu yang akan kami evaluasi,” kata Hafiz.

[+/-] Selengkapnya...

Template by : Kendhin x-template.blogspot.com