Defisit RAPBN 2010 Masih Cukup Aman

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan azas manfaat.

"Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, yang dalam perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan

ekonomi dan kedaulatan politik kita," kata Presiden SBY ketika menjelaskan mengenai masalah defisit APBN dan pembiayaan dalam bentuk utang dalam Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna Luar Biasa MPR-RI/DPR-RI, di Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR pada hari Senin (3/8) pagi.

Untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun, sehingga stok utang luar negeri menurun dan ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.

Menurut Presiden SBY, defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. "Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting," paparnya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah akan mengambil beberapa langkah-langkah. Yaitu, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, melakukan penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2009.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel. "Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010," tutur SBY.

Penurunan rasio utang pemerintah ini selanjutnya akan memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. "Selain itu, penurunan rasio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada," tegas SBY.